Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Respons Dedi Mulyadi Dijuluki Gubernur Konten oleh Gubernur Kaltim: Hemat Anggaran Rp 47 M

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat julukan "gubernur konten" dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, saat rapat bersama Komisi II DPR dan K

Penulis: Puspita Dewi | Editor: galih permadi
kompas.com
DEDI MULYADI- Respons Dedi Mulyadi Dijuluki Gubernur Konten oleh Gubernur Kaltim: Hemat Anggaran Rp 47 M. Julukan itu ditanggapi santai oleh Dedi Mulyadi yang langsung mengucapkan terima kasih. Ia menjelaskan bahwa konten-konten yang ia produksi bukan tanpa manfaat. 

Respons Dedi Mulyadi Dijuluki Gubernur Konten oleh Kaltim: Hemat Anggaran Rp 47 M

 

TRIBUNJATENG.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat julukan "gubernur konten" dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, saat rapat bersama Komisi II DPR dan Kemendagri di Senayan, Selasa (29/4/2025).


Rudy awalnya menyapa para anggota dewan dan pejabat yang hadir dalam forum tersebut.


“Ketua Komisi II, seluruh pimpinan dan anggota Komisi II yang saya hormati, rasanya seperti pulang kampung saat masuk ruangan ini,” ujar Rudy.


Pandangan Rudy kemudian tertuju ke arah Dedi Mulyadi, yang langsung ia sapa dengan candaan.


“Kang Dedi, gubernur konten. Mantap ini Kang Dedi,” kata Rudy sambil tersenyum.


Julukan itu ditanggapi santai oleh Dedi Mulyadi yang langsung mengucapkan terima kasih. Ia menjelaskan bahwa konten-konten yang ia produksi bukan tanpa manfaat.


Menurutnya, langkah itu justru mampu memangkas belanja iklan rutin Pemprov Jabar dari Rp 50 miliar menjadi hanya Rp 3 miliar.


“Dulu anggaran untuk iklan media itu Rp 50 Miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus, terima kasih,” ucap Dedi.


Namun, Dedi juga menyampaikan sejumlah keluhan, termasuk soal turunnya Dana Alokasi Umum (DAU) di beberapa daerah, yang berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan infrastruktur.


“Dana habis untuk belanja pegawai dan pengangkatan PPPK, padahal kebutuhan pembangunan belum tercukupi,” ungkap Dedi.


Ia mendorong agar proses rekrutmen PPPK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan tidak seluruhnya menggunakan metode digital.


“Seperti sopir truk sampah, tukang sapu, tukang taman, office boy, dan tenaga keamanan tidak perlu seleksi digital,” jelasnya.


Dedi juga menyoroti pengisian jabatan di BUMD yang sering kali diisi oleh tim sukses, bukan profesional.


“Profesionalisme akhirnya dikesampingkan,” kata Dedi tegas. (*)

 

 

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved