Ada Anak yang Sampai Trauma, SMKN 4 Yogyakarta Minta MBG Dihentikan, Dana untuk Sarana Saja

Widiatmoko menyatakan bahwa program MBG memang dilandasi niat baik untuk membantu siswa dari segi pemenuhan gizi. 

Namun, dalam pelaksanaannya, perlu dievaluasi ulang agar tujuan utama pendidikan tidak justru terganggu karena buruknya implementasi.

“Menurut saya, lebih baik anggaran MBG digunakan untuk sarana dan prasarana. Kalau mau tetap ada, harus ada pengawasan ketat dan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas antara sekolah dan penyedia. Jangan semua beban dilempar ke sekolah,” tandasnya.

Respons Disdikpora Yogyakarta

Sementara itu, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengaku belum memperoleh data lengkap terkait kemungkinan sekolah yang menarik diri dari program ini.

“Kami mendukung program nasional. Hal-hal seperti itu (keluhan makanan) bisa disiasati. Kami akan berkoordinasi dan melakukan klarifikasi langsung ke sekolah karena sejauh ini kami belum menerima laporan resmi,” ujar Kepala Disdikpora DIY, Suhirman saat dikonfirmasi di Yogyakarta, Senin, dilansir TribunJogja.com.

“Belum, dari pusat juga belum ada informasi soal penambahan atau pengurangan sekolah. Kalau belum ada kebijakan lanjutan, kami juga belum bisa bergerak,” tambahnya.

Suhirman menjelaskan bahwa Disdikpora DIY tidak memiliki otoritas untuk mengalihkan atau menghentikan pelaksanaan program MBG di sekolah.

Penetapan lokasi sekolah penerima maupun pusat penyajian makanan sepenuhnya berada di bawah koordinasi Satuan  Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sedangkan, peran Disdikpora terbatas pada menyiapkan sekolah dan memastikan faktor teknis seperti jarak tempuh dari dapur penyedia makanan. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Apa Kabar Makan Bergizi Gratis? Staf Keuangan Jadi Ngurus Piring, Siswa Trauma Ada Ulat