Layak Jadi Percontohan Nasional, Pemkot Semarang Sudah Punya 132 Sekolah Swasta Gratis Sejak 2022

TRIBUNJATENG.COM - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait biaya pendidikan dasar 9 tahun dari SD-SMP di sekolah negeri maupun swasta wajib gratis direspons hangat Pemkot Semarang.

Bahkan bisa jadi Pemkot Semarang layak menjadi percontohan nasional.

Bagaimana tidak, sejak 2022 ternyata Pemkot Semarang telah melibatkan 132 sekolah swasta gratis.

Baca juga: Sudah Punya 132 Sekolah Swasta Gratis Sejak 2022, Kota Semarang Akan Tambah Lagi Setelah Putusan MK

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, yang memiliki program sekolah swasta gratis tersebut telah berjalan selama tiga tahun.

Dilansir dari Tribunnews, kebijakan ini diputuskan dalam sidang perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Selasa (27/5/2025). 

"Sudah ada 132 sekolah swasta gratis, sambil kami monev (monitoring dan evaluasi), nanti dikembangkan dalam rangka merespons keputusan MK itu. Karena kebetulan Bu Wali ini mempunyai konsep untuk membantu anak-anak yang pada saat PPDB atau SPMB tidak tercakup," kata Bambang saat dihubungi.

"Kalau mulainya sih 2022 (Sekolah gratis), soal jadi pionir tidak juga. Yang penting semangatnya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang penting kita masih evaluasi terus pelaksanaan sekolah gratis," terangnya.

Bambang menjelaskan, setiap tahun selalu ada peningkatan anggaran untuk program sekolah gratis. 

Tahun 2025 ini merupakan yang tertinggi, sebanyak 27 miliar rupiah.

"Tiap tahun ada peningkatan. Terbesar ya 2025 ini sekitar Rp 27M. Tahun kemarin Rp 25M Artinya kan memang animo masyarakat masih tinggi untuk mendapatkan sekolah swasta yang gratis," katanya.

Setelah putusan MK, Bambang menyebut pihaknya tentu akan menanti arahan dari Kementrian pendidikan dasar dan menengah RI. Yang jelas, kata Bambang, pihaknya akan menambah jumlah sekolah gratis pasca putusan tersebut. 

"Setelah putusan MK nanti akan ditindaklanjuti dengan  juknis dari kementrian pendidikan dasar dan menengah. Peraturan perubahan mentri. Setelah ada peraturan mentri baru dilanjutkan di daerah-daerah dengan membentuk SK walikota," katanya.

Bambang menyebut, dalam rencana penambahan sekolah gratis nantinya, tentu bakal mempertimbangkan sejumlah aspek. 

"Insyaallah ada penambahan sekolah. Kita akan maping di kecamatan mana, kelurahan mana, lalu ada tidak sekolah swasta yang bersedia menjadi sekolah gratis. Harus ada usulan dulu dari yayasan atau sekolah. Baru nanti kita kaji dan kita penuhi sebagai sekolah swasta gratis," katanya.

Kriteria sekolah gratis, kata Bambang, pertama harus ada pengajuan/proposal dari sekolah bersangkutan.