Layak Jadi Percontohan Nasional, Pemkot Semarang Sudah Punya 132 Sekolah Swasta Gratis Sejak 2022

"Kriterianya memang dibutuhkan masyarakat setempat. Karena sekolah negeri terbatas. Kan sekolah mengusulkan dulu, mohon untuk bisa difasilitasi untuk sekolah gratis untuk sekian anak. Kita akan survey dulu dan komparasikan dengan daya tampung sekolah negeri yang ada di sana. Misalnya pengajuannya di Kecamatan Tembalang. Daya tampung untuk negerinya kurang tidak," bebernya.

"Kalau kurang berarti itu masuk prioritas. Terus kita lihat potensi anak-anak disekitar Tembalang yang bersekolah di sana berapa," ujarnya.

Selain itu, status ekonomi masuk dalam pertimbangan untuk syarat sekolah gratis.

"Kan tetap sekolah gratis SOP nya disesuaikan dengan SOP sekolah negeri. Diprioritaskan yang miskin dulu, yang berkebutuhan khusus, kemudian yang berdomisili dekat sekolah. Baru nanti yang prestasi," katanya.

Dia menyebut, untuk anggaran tiap sekolah juga sama.

"Biar tidak ada yang meri (cemburu)," katanya.

Disisi lain, Dinas pendidikan Kota Semarang juga tengah mengejar target Angka Partisipasi Sekolah (APS) menjadi 100 persen.

Saat ini angka APS di Kota Semarang terbilang tinggi yakni 97 persen. Artinya, masih ada sisa 3 persen yang harus dikejar.

"Makanya Bu Wali juga punya konsep bagaimana bisa membantu anak-anak yang pasa saat penerimaan peserta didik tidak tertampung di negeri. Kalau dia di sekolah swasta dibantu supaya yang bersangkutan tidak keberatan dan tetap bisa sekolah," pungkasnya.

Syarat Sekolah Swasta Gratis

Menurut Bambang Pramusinto, sekolah swasta yang ingin jadi sekolah gratis juga harus memenuhi syarat. Di antaranya dibutuhkan di wilayah yang kekurangan daya tampung sekolah negeri, memprioritaskan siswa miskin, dan berkebutuhan khusus. 

"Sekolah swasta gratis, SOP-nya disesuaikan dengan SOP sekolah negeri. Prioritas tetap ke yang kurang mampu, berkebutuhan khusus, domisili sekolah, baru prestasi," terangnya.

Ia menyebutkan, skema sekolah swasta gratis, dianggarkan Pemkot Semarang lewat Program BOS Daerah (PBOS).

Setiap siswa mendapat bantuan Rp 150 ribu per bulan yang dipakai untuk honor guru dan operasional sekolah. 

"Indeks bantuannya sama, Rp150 ribu per anak. Mereka masih dapat dana BOS dari pemerintah pusat, kalau nanti beda-beda, bikin 'meri' (iri)," terangnya.