Legislatif Dukung Usulan Bupati Kudus soal Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa mendukung usulan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dalam hal permohonan Rp 1 triliun Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT). Menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kudus, Demak, Jepara ini, usulan tersebut sepadan dengan pendapatan cukai yang besar dari Kabupaten Kudus.

“Dari penerimaan cukai dari Kudus tahun ini Rp 48,02 triliun, sementara yang diterima Kudus hanya sekitar Rp 260 miliar, maka saya mendukung apa yang disampaikan bupati. Kunjungan ini untuk membangun komunikasi sangat penting,” kata Musthofa dalam kunjungannya beberapa waktu lalu di Kudus.

Menurutnya Bupati Kudus layak kalau harus meminta nominal yang cukup besar dari DBHCHT. Pasalnya Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah penyuplai keuangan negara dari sektor cukai. Pendapatan negara dari Kudus dari sektor cukai yang besar, menurut Musthofa selaras kalau pendapatan Kudus juga harus besar. Selain itu industri rokok di Kudus juga telah memberikan kontribusi nyata.

“Yang paling bisa dilihat yaitu penyerapan tenaga kerja. DBHCHT itu nanti bisa diperuntukkan bagi mereka yang bekerja di industri hasil tembakau,” kata Musthofa.

Dengan adanya usulan dari Bupati Kudus berkaitan dengan DBHCHT, perlu adanya koordinasi di internal Kementerian Keuangan. Terutama koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kemudian Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mendukung usulan dari Bupati Kudus Sam’ani Intakoris terkait permohonan atau usulan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 1 triliun. Pasalnya banyak hal yang bisa digunakan dengan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat, terutama yang menyangkut dengan industri rokok di Kudus.

“Misalnya untuk perbaikan jalan yang sehari-hari dilewati oleh pekerja di pabrik rokok, itu perlu diperhatikan,” kata Hanif Dhakiri.

Usulan yang diutarakan oleh Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, bagi Hanif Dhakiri perlu untuk dipertimbangkan. Tetapi untuk besaran DBHCHT apakah bisa tembus Rp 1 triliun, menurut Hanif perlu adanya perhitungan matang. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan yang bisa melakukannya.

“Kami sebagai DPR akan mendukung apa yang menjadi aspirasinya Bupati Kudus,” kata Hanif. (*)