Lebih dari 10 Ribu Ijazah Siswa Tertahan, Sekolah Swasta di Semarang Datangi Kantor DPRD Semarang

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perwakilan sekolah swasta di Semarang mendatangi kantor DPRD Kota Semarang, Jumat (13/6/2025).

Kedatangan mereka, di antaranya untuk meminta solusi agar mereka bisa menyerahkan ijazah siswa yang menunggak biaya sekolah tanpa merasa terbebani.

Hal itu menyusul adanya pembebasan ijazah yang diinisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, dalam program 100 hari kerja Wali Kota Semarang.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PDM Kota Semarang, Sutarto mengatakan, sekolah swasta mengharapkan ada kompensasi yang signifikan dari Pemkot Semarang jika tunggakan ijazah siswa sekolah bisa ditanggung Pemkot Semarang.

Sebab, saat ini tanggungan dinilai cukup besar dan dirasakan membebani untuk kebutuhan operasional sekolah.

"Ini berpengaruh terhadap gaji tenaga pendidik, dan fasilitas pendukung sekolah. Kalau dihitung jumlah total aset/piutang semua sekolah Muhammdiyah dari tahun 2017-2023 mencapai Rp 7,6 miliar," kata Sutarto di sela audiensi.

"Kalau pemerintah bisa membayar gaji guru dengan standar UMK, kami tidak keberatan. Kami tinggal mengadakan operasional untuk pembelajaran pendidikan," lanjutnya.

Pihaknya juga meminta adanya perhatian untuk guru swasta, termasuk guru Muhammadiyah agar lebih terasah.

"Kami ada forum guru Muhammdiyah yang beranggotakan 300 orang dari SD, SMP dan SMA. Kalau difasilitasi dan diberikan pelatihan Pemkot ini sangat membantu kami lebih berkualitas dan berkompeten serta berinovasi dalam memberikan pembelajaran," ungkapnya. 

Audiensi tersebut diikuti belasan perwakilan sekolah swasta baik tingkat SD, SMP, maupun SMA.

Satu di antara sekolah, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Semarang, Rojudin mengatakan, mengharapkan Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan bantuan dalam bentuk pembiayaan pendidikan.

Ia menyebutkan, dalam pertemuan terakhir dengan dinas terkait, ia telah mengutarakan harapan dukungan setidaknya separuh dari total biaya yang diperlukan untuk menutupi tunggakan SPP yang mencapai lebih dari Rp 365 juta di tahun ajaran lalu.

"Itu total ijazahnya di atas 50. Menunggak itu, karena kami tidak akan mungkin 'nyuwun sewu' menahan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan, baik mereka yang mampu membayar maupun yang tidak. Semua siswa tetap kami penuhi haknya untuk belajar dan mengambil rapot," katanya.

Namun, Rojudin mengungkapkan rasa keberatan atas tawaran bantuan dari Pemkot yang terbatas pada pengurangan pajak.

"Memang kemarin hanya ditawarkan bantuannya tentang pengurangan pajak. Jadi bisa pengurangan pajak, maka ijazahnya juga harus diberikan. Nah, kami kurang setuju dengan keputusan itu," ungkapnya.