Krisis SMA/SMK Negeri di Jateng! Pemkot Semarang Usulkan 3 Sekolah Baru Setelah 26 Tahun Menanti

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kebutuhan sekolah setara SMA/SMK negeri di Jawa Tengah terjadi di beberapa daerah di antaranya Kota Semarang dan Kabupaten Blora.

Hal itu lantaran masih ada kecamatan di Kota Semarang yang belum memiliki SMA/SMK negeri, yakni Tugu, Genuk, Candisari dan Gajahmungkur.

Sedangkan Kabupaten Blora mengusulkan penambahan kuota karena mengingat membuat sekolah baru akan membutuhkan banyak biaya dan waktu yang cukup panjang.

Baca juga: Banyak Karya Tersimpan, Unnes Ajak Guru SMA dan SMK Berani Daftar Kekayaan Intelektual

Pemerintah Kota Semarang mengusulkan pendirian tiga unit sekolah setara SMA/SMK negeri kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menjelaskan, usulan ini didasari sudah hampir 26 tahun Kota Semarang tidak membuka sekolah menengah negeri baru.

Terakhir, SMA Negeri 16 didirikan pada tahun 1999 di Kecamatan Mijen.

"Kami usulkan tiga, terutama di kecamatan yang belum memiliki SMAN, antara Gajahmungkur dan Candisari; Genuk; serta Kecamatan Tugu," kata dia, Minggu (6/7/2025).

Agustina menjelaskan, di Gajahmungkur dan Candisari, pihak Pemkot mengusulkan menjadi satu gedung di SMPN 5 Semarang.

Menurutnya, ini dilakukan lantaran tidak menemukan lahan yang tepat.

"Nanti Pemkot yang merenovasi gedung SMP-nya, dan Pemprov di gedung SMA-nya," kiranya.

Usulan lain, di Genuk dan Kecamatan Tugu. 

Ia menjelaskan, Pemkot mengusulkan pembangunan SMA dengan pola terintegrasi, yakni berdekatan dengan gedung SMP.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Kusman mendorong dibangunnya SMAN di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.

Menurutnya, karena zonasi ditentukan oleh provinsi, sejumlah warga mengeluhkan tidak diterima di sekolah negeri yang letaknya tak jauh dari rumah mereka.

"Misalnya warga di Tugu, dekat dengan SMAN 8, tapi, zonasinya masuk ke Kendal. Mereka merasa kecewa, karena sulit mendapatkan sekolah di Semarang," klaimnya.

Menurut Pilus, sapaannya, informasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, menjelaskan Pemkot mengusulkan tiga sekolah di tiga kecamatan yakni Tugu, Gajahmungkur atau Candisari, dan Kecamatan Genuk.

Untuk rencana yang pembangunan di Kecamatan Tugu, kata Pilus sudah dilakukan survey oleh Disdik dan konsultan dari Provinsi.

Rencana pembangunan dilakukan di kawasan Kelurahan Mangkang Wetan ataupun Mangkang Kulon.

"Lahan yang digunakan menggunakan tanah Pemkot," katanya.

Tambah Kuota SMA

Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman, juga menginginkan adanya penambahan kuota SMA dan SMK Negeri di Bumi Samin ini. 

Pasalnya, masih banyak wilayah Kecamatan yang jauh dari lokasi SMA Negeri maupun SMK Negeri.

Hal ini, ia sampaikan usai memimpin rapat persiapan Sekolah Rakyat, yang dihadiri Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, Senin (30/6/2025) Sore.

“Kita ingin tahu seberapa banyak lulusan SMP MTs sederajat yang melanjutkan ke jenjang SMA SMK sederajat, utamanya SMA SMK Negeri. Kalau memang angkanya kecil, maka perlu didorong agar ada penambahan kuota SMA atau SMK Negeri di Kabupaten Blora,” kata Bupati Arief.

Jika proses pendirian SMA atau SMK Negeri baru membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama. 

Menurutnya bisa saja ditempuh dengan cara menambah kuota daya tampung sekolah negeri yang sudah ada.

“Seperti contohnya SMA Negeri 1 Cepu itu lahannya sudah penuh dan sempit, sedangkan peminatnya sebenarnya banyak. Ada usulan agar nanti dilakukan tukar guling dengan tanah Pemkab yang lebih luas agar daya tampung siswanya bisa ditambah. Usulnya agar SMAN 1 Cepu pindah ke lahan bekas SD internasional yang kini dipakai SDN 3 Balun, depan Hotel Grand Mega Cepu. Tolong ini dikaji,” ungkap Bupati.

Selain SMA SMK Negeri, Bupati yang sukses menyelenggarakan program Sekolah Sisan Ngaji (SSN) ini, juga mengusulkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah agar Blora bisa ditambah satu lagi SLB Negeri untuk wilayah barat.

“Saat ini SLB Negeri di Blora baru ada dua yakni di Jepon dan Randublatung. Barat juga perlu seperti Kunduran dan sekitarnya. Tolong Pak Naryo Kepala Dinas Pendidikan untuk melihat ada tidak bekas Gedung SD yang telah dimerger kondisinya masih layak. Nanti bisa diusulkan ke Provinsi untuk lokasi SLB Negeri yang baru,” tambah Bupati Arief.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso mengapresiasi besarnya perhatian Bupati Blora terhadap pendidikan untuk generasi muda di wilayahnya.

“Siap Pak Bupati akan kami kaji. Disaat Pemkab lain merasa cukup satu Kabupaten satu SLB, sedangkan Blora sudah ada 2 akan ditambah lagi satu. Ini perhatian yang luar biasa dari Pak Bupati untuk anak-anak. Nanti bisa diusulkan saja Pak kepada kami suratnya untuk dibahas lebih lanjut,” kata Budi Santoso.

Sedangkan untuk usulan penambahan kuota SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten Blora. 

Dirinya menyampaikan data saat ini daya tampung SMA maupun SMK Negeri di Blora untuk menerima lulusan SMP MTs sederajat masih rendah.

“Baru 35 persen lulusan SMP MTs sederajat yang bisa terserap ke SMA SMK Negeri di Kabupaten Blora. Selebihnya sekitar 65 persen masuk di sekolah swasta, atau bahkan sekolah di luar wilayah Blora,” ungkap Budi Santoso.

“Sebenarnya wilayah yang potensial ditambah SMA atau SMK Negeri itu Todanan dan Kradenan. Karena lulusan SMP MTs sederajat di kedua wilayah tersebut terbilang tinggi dan belum ada SMA SMK Negeri disana,” lanjutnya.

Bupati lantas meminta Kepala Dinas Pendidikan Blora untuk koordinasi dengan Kacabdindik Jawa Tengah itu untuk memetakan wilayah mana yang potensial untuk ditambah kuota SMA SMK Negerinya, termasuk merancang SLB Negeri satu lagi. Bupati ingin agar seluruh anak-anak Blora wajib sekolah hingga jenjang SMA SMK sederajat. Jangan sampai ada ATS (Anak Tidak Sekolah).

Peluang Masuk SMA di Jateng

Calon murid baru (CMB) masuk  bangku cadangan masih berpeluang diterima sekolah di SMA/SMK Negeri Jawa Tengah.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin Isnaini menjelaskan kuota bangku cadangan secara definitif akan diumumkan secara definitif setelah selesainya daftar ulang pada 1 Juli 2025.

"Calon murid baru (CMB) yang daftar ulang akan masuk di sistem, kalau yang tidak daftar ulang akan terlihat jumlahnya dan nanti berada di bangku cadangan masuk ke dalam sistem sesuai dengan sisa kuota," tuturnya saat ditemui tribunjateng.com di kantornya, Selasa (23/6/2025).
 
Menurutnya, kuota bangku cadangan maksimal 1 rombongan belajar (rombel) atau 36 orang.

Hingga saat ini terdapat terdapat 30 hingga 40 persen siswa yang telah melakukan daftar ulang.

"Kami telah meminta semua sekolah untuk membagi antrean," ujarnya.

Syamsudin mengatakan hampir semua sekolah SMA/SMK negeri di Jawa Tengah telah memenuhi kuota.

Namun, ada beberapa sekolah yang belum memenuhi kuota karena beberapa faktor.

"Daerah yang terkena banjir atau rob sekolnya juga tidak penuh. Ada juga sekolah di kaki Gunung Slamet yakni daerah Petungkriyono Kabupaten Pekalongan yang sepi peminat akibat jara," tuturnya.

Mengenai CMB miskin,kata dia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng telah berkoordinasi dengan DInas Sosial untuk mendapatkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Dari 59 ribu kuota kami sediakan, ada beberapa yang belum tertampung. Kami masih melihat persebarannya seperti apa," tuturnya.

Pihaknya berharap CMB miskin memiliki kesempatan sekolah. Dirinya akan melakukan pendekatan ke sekolah swasta.

"Hal ini dilakukan jika kuota sekolah negeri penuh. Sekarang masih menunggu data," kata dia. 

Di sisi lain SMA/SMK swasta mitra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum 100 persen terisi.

Total terdapat 139 sekolah swasta mitra Pemprov Jateng. 

Sekolah itu diperuntukan untuk CMB miskin

"Ada yang terisi penuh sampai nolak-nolak siswa di daerah Wonosobo Banjarnegara. Sekarang baru 40 hingga 50 persen sekolah swasta yang sudah terisi," ujarnya.

Baca juga: 20 SMA Terbaik di Provinsi Riau Berdasarkan Nilai UTBK, Info PPDB 2025!

Sementara itu Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida menyarankan siswa kategori yang belum diterima sekolah negeri untuk dapat mengisi sekolah kemitraan Pemprov Jateng. 

Program itu merupakan kebijakan yang perlu disosialisasikan.

"Program itu merupakan terobosan yang baik. Ini menjadi peluang calon murid kategori belum mendapatkan sekolah," tuturnya. (idy/iqs/rtp)