Pemkot Semarang dapat Sembilan PR dari Mahasiswa

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Puluhan mahasiswa Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang menyuarakan keresahan mereka terhadap berbagai permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan di Kota Semarang.

Dalam aksi damai yang berlangsung di depan Balai Kota, mereka menyerahkan sembilan poin yang disebut sebagai "Pekerjaan Rumah" (PR) bagi Pemerintah Kota Semarang.

Melalui orasi dan pernyataan sikap, para mahasiswa meminta Wali Kota Semarang, Agustina beserta jajarannya untuk lebih serius dan responsif dalam menangani isu-isu mendasar yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Salah satu PR yang paling disoroti adalah masalah banjir, yang terus terjadi di berbagai wilayah kota tanpa solusi konkret dalam jangka panjang.

Mahasiswa menilai, permasalahan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal tata kelola dan keberpihakan pada warga terdampak.

"Yang paling urgen adalah banjir, permasalahan kreak-kreak. Kemudian, ada juga permasalahan sampah dan lingkungan hidup yang menjadi konsen utama dari Pemkot  Semarang," kata Ketua BEM Unissula Kota Semarang, Gani, Selasa (8/7/2025).

Gani mengungkapkan, sebagai mahasiswa, pihaknya telah membuat kajian.

"Dari kajian ini kami rangkum dan serahkan aspirasi ini kepada pemerintah kota agar segera ada tindak lanjut agar permasalahan tidak semakin meluas," terangnya. 

Dirinya berharap PR tersebut bisa terselesaikan agar Semarang bisa memiliki identitas yang bisa dibanggakan serta bisa bersaing dengan kota metropolitan dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. 

Sementara itu, Agustina mengakui jika masih banyak PR Kota Semarang yang belum terealisasi.

"PR Semarang masih banyak, yang pertama soal banjir. Saya paham Unissula ini pasti menjadi terdampak pertama dari banjir di wilayah Timur yang belum selesai," kata Agustina. 

Menurut Agustina, pembangunan sheetpile digadang bisa menjadi salah satu solusi persoalan banjir di wilayah timur Semarang. Namun, karena pergantian kepemimpinan pusat 2025 ini sempat berhenti. 

Ia lebih lanjut menjanjikan dalam waktu dekat proyek sheet pile tersebut akan berlanjut.

Selain itu, dia menambahkan, nantinya akan dibangun pula kolam retensi yang merupakan bagian dari proyek nasional Tol laut Semarang - Demak. Saat ini, progresnya masih dalam tahap pembebasan lahan. 

"Waktu rapat koordinasi dengan Gubernur dan Komisi 5 DPR RI, kami menuntut wilayah-wilayah yang banjir ini dibuat cekdam. Cekdam bisa dibangun antara Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kendal.

Hal ini supaya air yang datang dari atas, dari sungai bisa masuk cekdam dan ada warning system," papar Agustina. 

Dengan -warning system itu, lanjut dia, maka pemerintah bisa melakukan mitigasi bencana dengan meminta warga mengungsi dan mengevakuasi. 

Selain persoalan banjir, menurut Agustina, permasalahan kreak juga masih menjadi PR di Kota Semarang. 

"Persoalan kreak, saat ini supporting sistem sedang disusun sedemikian rupa dalam rapat dengan teman-teman DPRD. Saat ini mulai proses pembahasan perubahan anggaran," papar dia. 

Untuk persoalan lingkungan hidup, Agustina menyebut melakukan intervensi baik dalam pengolahan sampah, penghijauan dan pencegahan polusi udara. 

"Kemudian untuk persoalan sampah, minggu depan kami akan memutuskan Perwal baru penanganan sampah yang nanti pertanggungjawabannya ada di kecamatan. Dari kecamatan ke kelurahan sehingga tidak ada yang tercecer ketinggalan," tambahnya. (*)

Baca juga: Pemkab Batang Bongkar Paksa Puluhan Karaoke di Sigandu, Pemilik Tak Terima: “Kami Dizalimi!”

Baca juga: 20 SMK Paling Berprestasi di Seluruh Indonesia, Adakah dari Jawa Tengah?

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 188 189 190, Kurikulum Merdeka: My Study Habits