Respons Gibran Setelah Ada Kabar Presiden Prabowo Menugaskan Untuk Berkantor di Papua

TRIBUNJATENG.COM, SOLO -  Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengaku siap bekerja di mana saja bahkan jika harus berkantor di Papua.

Gibran menegaskan sebagai pembantu presiden dirinya siap ditugaskan di manapun dan kapanpun. 

Gibran mengatakan penugasan tersebut bukan hal baru, bahkan sudah sejak wapres Ma’ruf Amin.

Baca juga: Gibran Ngantor di Papua Karena Perintah Presiden Prabowo: Siapa yang Bilang?

Baca juga: Presiden Prabowo Perintahkan Gibran Berkantor di Papua

"Itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Sudah sejak zaman pak Wapres Ma'ruf Amin, dari tahun 2021 mungkin ya, sudah lama," ujar Gibran saat kunjungan kerja ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).

Gibran mengaku saat ini sedang menunggu perintah Prabowo Subianto.

"Kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimana pun, kapan pun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya, kita siap," imbuhnya menegaskan.

Gibran mengaku siap berangkat kapanpun, meskipun Keputusan Presiden (Keppres) ihwal penugasan tersebut belum dikeluarkan. 

"Misalnya Keppresnya belum keluarpun saya juga siap kok kapanpun," katanya.

Lanjut Gibran, selama ini tim dari Setwapres (Sekretariat Wakil Presiden)  juga sudah sering ditugaskan ke wilayah Papua seperti Sorong, Merauke dan lainnya. 

Mereka ditugaskan untuk mengirimkan alat alat sekolah, laptop, cek kesiapan program MBG dan lainnya.

"Jadi nanti tinggal mengatur waktu aja, nggih. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua," tegasnya.

Disinggung terkait teknis, apakah harus bolak balik  atau tinggal di Papua, mantan Wali Kota Solo mengaku siap berkantor dimanapun. 

"Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, bisa di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah," ungkapnya.

Dimana pun, dikatakan Gibran, harus bisa dijadikan kantor. Sebagai pembantu presiden, harus sering berkunjung ke daerah, berdialog dengan para pelaku usaha. Hal tersebut sekaligus untuk menerima masukan, kritikan dan evaluasi.

"Jadi bisa berkantor dimana saja, bisa bertemu  dengan warga. Itu yang paling penting," ujarnya.