Pemkab Wonosobo Luncurkan Gerakan Sekolah Online bagi Warga Dewasa, Bupati: Upaya Tekan Kemiskinan

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Salah satu penyebab utama tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo adalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Terlebih khususnya terkait angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perhitungan rata-rata lama sekolah mengacu pada penduduk usia 25 tahun ke atas. 

Baca juga: Rute Aman ke Dieng: Arahkan Google Maps ke Kota Wonosobo Dulu!

Baca juga: Pagelaran Seni dan Bazar Murah Jadi Daya Tarik Festival Gumebyar 2025 di Wonosobo 

Saat ini, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wonosobo baru mencapai 6,90 tahun.

Angka tersebut masih jauh dari ideal untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan daya saing masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 1654 Tahun 2025.

Isinya tentang Gerakan Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. 

Gerakan ini dilakukan melalui berbagai program pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk penyelenggaraan sekolah online bagi orang dewasa.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pimpinan OPD, para Camat, pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kepala Desa, Lurah, dan tentunya seluruh warga Wonosobo."

"Mari bersinergi, saling mendukung, dan bekerja sama menyukseskan gerakan ini,” ujar Bupati Afif dalam pernyataannya, Jumat (11/7/2025).

Lebih lanjut, dia berharap gerakan ini dapat menjadi langkah nyata dalam menekan angka kemiskinan dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

“Semoga gerakan ini dapat berjalan lancar dan bersama-sama bisa berkontribusi mewujudkan Wonosobo yang sejahtera, adil, dan makmur,” tambahnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Wonosobo sebelumnya telah mengadakan rapat membahas pengentasan anak tidak sekolah pada Kamis (26/6/2025).

Baca juga: Gotong Royong Warga Leksono Hidupkan Semangat Hari Jadi Wonosobo

Baca juga: Desa Banyukembar Wonosobo Tembus 10 Besar Nasional Desa Digital, 70 Persen Rumah Terkoneksi Internet

Dikelompokkan Sesuai Pendidikan Terakhir

Sekda Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo menyampaikan, setelah dilakukan kajian mendalam, banyak warga dewasa di Wonosobo yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat SMA.

"Bahkan setiap tahunnya masih ditemukan kasus putus sekolah,” ungkapnya, 

Gerakan sekolah online bagi orang dewasa ini, nantinya peserta akan dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang pernah mereka tempuh. 

Sebagai contoh, seseorang yang sempat menempuh kelas 2 SMA akan langsung melanjutkan dari tingkat tersebut.

“Durasi pembelajaran bisa berlangsung antara satu hingga tiga tahun."

"Tergantung dari tingkat pendidikan terakhir peserta."

"Setelah itu, mereka dapat mengikuti ujian kesetaraan,” jelasnya.

Program ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama Dinas Pendidikan, PKBM, PGRI, serta pemerintah di tingkat kecamatan dan desa.

Model pembelajaran menggunakan sistem daring (online), namun kegiatan belajar akan dipusatkan di desa-desa masing-masing.

“Peserta akan belajar dari desa mereka sendiri, dibimbing oleh pamong belajar dari PKBM maupun guru yang ditugaskan khusus."

"Fokus utama program ini adalah pendidikan kesetaraan Paket C, yang setara dengan SMA atau SMK,” jelas Andang.

Pada tahap awal pelaksanaan, Pemkab Wonosobo menargetkan 5.000 peserta setiap tahun.

Warga yang belum memiliki ijazah SMA akan didata oleh aparat desa dan kecamatan setempat. 

Pemkab Wonosobo optimistis, melalui kolaborasi semua pihak, peningkatan angka pendidikan akan menjadi pintu masuk menuju kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan pengurangan angka kemiskinan secara berkelanjutan. (*)

Baca juga: 1.306 Pekerja di Kendal Terima BLT DBHCHT Tahap II, Bupati Tika: Sedikit Bantu Ekonomi Penerima

Baca juga: Viral Detik-detik KM Kramat Jati Terbakar di Perairan Karimunjawa, 1 ABK Asal Brebes Hilang

Baca juga: Kelulusan 4 Peserta Seleksi PPPK Tahap I Tahun 2024 Kendal Dibatalkan, Apa Masalahnya?

Baca juga: 17 Guru Siap Mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas 18 Blora, Semuanya Berstatus PPPK