Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Semarang

BPJS Kesehatan Cabang Ungaran Dukung Transformasi Digital dan Optimalisasi Capaian UHC di 3 Wilayah

BPJS Kesehatan Cabang Ungaran menegaskan komitmennya dalam memperluas jangkauan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

TRIBUN JATENG/REZA GUSTAV PRADANA
IKUTI PERTEMUAN DARING - Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ungaran, Subkhan, dan pegawainya di kantor BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, mengikuti kegiatan Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (14/7/2025). (TRIBUN JATENG/REZA GUSTAV) 

Inovasi Layanan Menjangkau Daerah Terpencil

Capaian BPJS Kesehatan itu sejalan dengan laporan nasional yang disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti. 

Dia mengungkapkan bahwa hingga akhir 2024, kepesertaan JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45 persen dari populasi Indonesia. Sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah mencapai status UHC.

Untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit akses, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan BPJS Keliling di lebih dari 37 ribu titik, bekerja sama dengan Mal Pelayanan Publik di 227 lokasi, hingga menggandeng rumah sakit apung dan faskes di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Ghufron juga menyoroti peningkatan pemanfaatan aplikasi Mobile JKN, yang kini dilengkapi fitur telekonsultasi, antrean online, hingga penelusuran riwayat kesehatan peserta. 

Hingga akhir 2024, tercatat 17,2 juta peserta telah menggunakan layanan telekonsultasi, sementara fitur antrean online telah digunakan di lebih dari 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit.

“Transformasi digital kami lakukan demi memberikan layanan yang mudah, cepat, dan pasti bagi seluruh peserta. Termasuk melalui pelayanan daring lewat Zoom, WhatsApp (PANDAWA), dan call center 165,” ujar Ghufron dalam forum yang disaksikan seluruh cabang BPJS Kesehatan se-Indonesia.

Penguatan Layanan dan Tata Kelola

Selain layanan, BPJS Kesehatan juga meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari audit keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) selama 11 tahun berturut-turut. 

Pada 2024, aset bersih DJS mencapai Rp49,52 triliun, sementara nilai investasinya melebihi Rp5.395 triliun.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menilai capaian ini merupakan hasil pengelolaan yang berorientasi pada transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

“Program JKN bukan hanya tentang angka, tapi soal kepercayaan publik dan pemerataan layanan kesehatan. Ini adalah bentuk nyata negara hadir menjamin hak dasar warganya,” kata Kadir. (rez)

Baca juga: Tingkatkan Lingkungan Sehat, BPJS Kesehatan Serahkan Bantuan OSR ke Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved