Semarang Siap Bangun Sekolah Rakyat Megah, Targetkan Tampung Siswa Miskin 2026

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Ketika sejumlah daerah sudah mulai menerima siswa sekolah rakyat menggunakan bangunan tak terpakai atau gedung Balai Latihan Kerja (BLK) untuk sementara.

Pemkab Semarang dan Pemkot Semarang mempersiapkan secara matang pembangunannya hingga menyiapkan anggaran mencapai ratusan miliar.

Sehingga Sekolah Rakyat yang akan dibangun di Kabupaten Semarang diprediksi rampung dan bisa menerima calon siswa mulai tahun ajaran 2026 mendatang.

Baca juga: Gedung Permanen Sekolah Rakyat Ditarget Beroperasi 2026, Dinsos: Sementara di BLK

Pemerintah Kabupaten Semarang tengah menyiapkan dan mengusulkan lokasi yang ditentukan yakni di lahan wilayah Dusun Mulyorejo, Desa Barukan, Kecamatan Tengaran.

Program itu merupakan inisiatif Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dengan menyediakan pendidikan berasrama secara gratis, termasuk makan, seragam, hingga perangkat belajar seperti laptop. 

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Semarang, Istichomah menjelaskan bahwa pihaknya semula mengusulkan lahan di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur seluas 5,4 hektare. 

Namun, lokasi tersebut tidak lolos verifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Lahan di Kalongan terputus oleh dua sertifikat dan jaraknya sekitar 50 meter, serta kontur tanahnya tidak rata.

Akhirnya kami cari lahan baru yang satu hamparan dan datar hingga ditentukan di Mulyorejo,” kata Istichomah di kantornya di Sidomulyo, Ungaran Timur, Selasa (15/7/2025), 

Lahan baru itu merupakan bagian dari kawasan seluas 17 hektare yang juga disiapkan untuk RSUD Tengaran. 

Pemerintah daerah mengusulkan penggunaan 5,5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang akan mencakup bangunan sekolah, asrama, tempat ibadah, lapangan olahraga, ruang kesenian, dan fasilitas penunjang lainnya.

Menyasar Anak Peserta PKH

Sekolah Rakyat akan menampung anak-anak dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mereka akan didata langsung oleh Dinsos dan ditawarkan untuk mengikuti program pendidikan gratis tersebut.

“Kami akan datangi keluarga-keluarga yang terdata, yang punya anak balita, SD, SMP, hingga SMA. 

Kami harapkan mereka bisa masuk ke Sekolah Rakyat agar mendapatkan pendidikan yang layak,” imbuh Istichomah.

Pemerintah Kabupaten Semarang, lanjut dia, mengajukan format Sekolah Rakyat lengkap dari jenjang SD hingga SMA, dengan dua rombongan belajar (rombel) di setiap tingkat. 

Artinya, misalnya untuk SD kelas 1 akan dibuka dua kelas (A dan B). 

Skema itu dirancang untuk mengakomodasi anak-anak dari seluruh penjuru Kabupaten Semarang.

Setiap siswa juga akan mendapatkan perlengkapan belajar dan kebutuhan hidup yang memadai.

“Rencananya satu laptop per anak, seragam lengkap, semuanya ditanggung oleh negara,” ungkap dia.

Tunggu Verifikasi Kelayakan Lahan

Saat ini, Pemkab Semarang masih menunggu verifikasi teknis akhir dari Kementerian PUPR terkait kelayakan lahan.

“Kami masih antre verifikasi, tapi kalau sudah disetujui, target kami pembangunan dimulai tahun ini. 

Masih ada waktu satu tahun untuk menyiapkan seluruh fasilitasnya,” ujar Istichomah.

Estimasi anggaran pembangunan sekolah bisa mencapai Rp200 miliar, tergantung skala dan fasilitas yang diajukan. 

Jika pengajuan hanya untuk jenjang SD saja, tentu biayanya akan lebih kecil. 

Namun, Pemkab Semarang mengusulkan pembangunan lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang.

Pembangunan Sekolah Rakyat di sana menandai transformasi besar di wilayah Tengaran di mana akan menjadi pusat layanan sosial dan pendidikan baru di Kabupaten Semarang, berdampingan dengan pembangunan RSUD yang direncanakan.

“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar tempat belajar, tapi tempat membangun masa depan. Kami ingin anak-anak dari keluarga miskin punya kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan lepas dari belenggu kemiskinan,” pungkas Istichomah.

Siapkan Lahan di Rowosari

Tak hanya Kabupaten Semarang saja, Pemerintah Kota Semarang juga tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Rowosari, Tembalang.

Pembangunan sekolah tersebut akan dilakukan, meski di tengah tantangan banyaknya bangku kosong di sekolah dasar (SD) negeri yang ada saat ini.

Seperti diketahui, pada sistem penerimaan murid baru (SPMB) jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Semarang tahun 2025 ini, Dinas Pendidikan Kota Semarang mencatat, masih ada sebanyak 1.752 kursi yang belum terisi.  

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto menyebut banyaknya bangku kosong di SD Negeri Kota Semarang tidak mempengaruhi proses penjaringan siswa di Sekolah Rakyat.

Ia menyebut, pembangunan Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah formal konvensional.

Menurutnya, Sekolah Rakyat ditujukan khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu dengan sistem pendidikan berasrama dan terpadu dari jenjang SD hingga SMA.

"Saya kira SOP-nya beda. Kalau sekolah rakyat ini kan konsepnya boarding, terpadu begitu satu atap dan memang diperuntukkan untuk siswa yang kurang mampu, syukur-syukur punya prestasi. Kalau sekolah yang lain kan sekolah konvensional, sekolah yang pagi berangkat, siang pulang," kata Bambang kepada Tribun Jateng, Selasa (15/7/2025)

"Sekolah Rakyat harus ada komitmen dari orang tua. Bahkan ada surat pernyataan kesanggupan yang harus ditandatangani,” tambahnya.

Ia berharap Sekolah Rakyat bisa membuka peluang pendidikan bagi anak-anak dari wilayah pelosok Semarang yang selama ini mungkin sulit menjangkau sekolah konvensional.

"Kemungkinan begitu (bisa menjangkau murid yang lokasinya jauh). Nanti yang penting kita laporkan dulu kesiapan calon siswa baru untuk sekolah rakyat ke Kementerian," katanya.

Bambang menyebutkan, saat ini lahan yang dipersiapkan untuk Sekolah Rakyat sedang dalam proses legalisasi.

Ia menyebut, sebagian masih berupa lahan pertanian.

"Kami sedang koordinasi dengan Kementerian Pertanian,” ujar Bambang.

Adapun ia menjelaskan, Sekolah Rakyat di Rowosari nantinya akan menampung 6 rombongan belajar (rombel) untuk SD, 3 rombel untuk SMP, dan 3 rombel untuk SMA.
Namun pada tahap awal, hanya jenjang SD dan SMA yang dibuka masing-masing untuk 50 siswa, sesuai dengan edaran dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kami menyesuaikan kuota dari Kemensos karena yang di surat edaran itu SD dan SMA," jelasnya.

Baca juga: Bupati Blora Arief Rohman Bakal Kumpulkan Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat di Pendopo, Ada Apa?

Lokasi sementara kegiatan belajar akan berlangsung di Sekolah Vokasi milik Pemprov Jawa Tengah di Jalan Brigjen Katamso, Kota Semarang.

Pemerintah daerah saat ini tengah melakukan proses verifikasi dan validasi (verval) data calon siswa dari keluarga prasejahtera yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Tanggal 18 nanti, hasil verval itu harus sudah dilaporkan ke Kementerian Sosial. Untuk tenaga pengajar, kami belum bahas secara khusus. Kemungkinan besar akan direkrut dari daerah masing-masing,” imbuhnya. (idy/rez)