Pemkab Banyumas Siapkan Rp1,2 Miliar untuk Pembekalan 3.000 Pengurus Kopdes Merah Putih

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Pemerintah Kabupaten Banyumas rencananya akan menggelontorkan dana sebesar Rp1,2 miliar melalui perubahan anggaran untuk membekali para pengurus Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. 

Dana ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas 3.000 pengurus dan dewan pengawas koperasi desa yang telah terbentuk di wilayah Banyumas.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas, Wahyu Dewanto, mengatakan pembekalan ini menjadi langkah penting menguatkan fondasi kelembagaan dan operasional koperasi di tingkat desa.

"Di perubahan nanti, akan kami usulkan anggaran Rp1,2 miliar untuk pembekalan manajemen pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. 

Pembekalan ini ditujukan kepada 3.000 pengurus dan dewan pengawas koperasi di Banyumas," ujar Wahyu kepada Tribunbanyumas.com, Senin (21/7/2025).

Hingga saat ini, tercatat ada 301 Kopdes dan 30 koperasi kelurahan yang telah terbentuk secara legal di Banyumas. 

Masing-masing telah memiliki akta pendirian dan status badan hukum.

Namun, operasional koperasi masih dalam tahap persiapan administratif, seperti pengurusan NPWP, izin usaha, Nomor Induk Koperasi (NIK), nomor rekening bank, serta keanggotaan.

Sebagai bagian dari agenda nasional, launching pembentukan Kopdes Merah Putih digelar serentak dan terpusat di Klaten, Jawa Tengah. 

Kabupaten Banyumas mengirim 714 peserta, terdiri atas para pengurus koperasi, camat, kepala BPD, hingga unsur Forkopimda mengikuti zoom di Convention Hall Menara Teratai, Purwokerto.

Wahyu menjelaskan, launching ini menandai kesiapan koperasi dari sisi kelembagaan hukum, sementara launching operasional ditargetkan sebelum 28 Oktober 2025.

"Dengan dilaunching ini artinya sudah siap dari sisi akta pendirian dan badan hukum. 

Sekarang kondisinya masih dalam tahap persiapan operasional," kata Wahyu.

Ia menyebutkan, Banyumas sebenarnya sempat diwacanakan sebagai lokasi launching nasional. 

Namun, rencana itu batal karena keterbatasan akses dan kesiapan infrastruktur.