Pemprov Jateng Tuntaskan 11.000 Rumah Tidak Layak Huni di Semester I 2025

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan 17.000 rumah tidak layak huni (RTLH) tuntas tertangani pada tahun anggaran 2025.

Anggaran Rp 354 miliar digelontorkan untuk memperbaiki RTLH yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi menyampaikan, dari target tersebut sudah tertangani 11.000 RTLH pada semester I.

Sisanya masih 6.000 RTLH yang harus dituntaskan pada tahun 2025.

Baca juga: 80 Ribu Koperasi Merah Putih Resmi Diluncurkan, Ahmad Luthfi: Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Khusus di Kabupaten Kudus, perbaikan RTLH program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyasar 254 unit.

Masing-masing mendapatkan alokasi Rp 20 juta per unit.

Sejauh ini, lanjut Luthfi, sudah 182 RTLH di Kota Kretek berhasil tertangani. Sisanya harus dituntaskan di sisa waktu tahun anggaran 2025 dengan alokasi anggaran yang sudah ditentukan.

"Terkait rumah layak huni, Provinsi Jateng buat program 1 KK satu rumah layak huni. Di Jateng jumlah backlog ada 1,332 juta. Antara backlog itu adalah kesenjangan ketersediaan rumah dan kebutuhan. Yang 1,023 juta adalah rumah tidak layak huni. Ini sasaran mahasiswa (KKN) untuk verifikasi pendataan," terangnya usai melepas mahasiswa KKN Tematik UMK, Selasa (22/7/2025).

Contohnya, di Kudus akan dibangun 254 rumah layak huni.  Mahasiswa lakukan pendataan soft skill untuk verifikasi. Apakah pendataan rumah tidak layak huni (RTLH) sesuai dengan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah.

Dari data tersebut, Ahmad Luthfi berharap 17.000 RTLH di Jawa Tengah bisa tuntas pada tahun ini.

Dalam rangka mewujudkan rumah layak huni, rumah yang memenuhi standar minimum untuk keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penghuninya.

Gubernur memastikan bahwa alokasi anggaran perbaikan RTLH di Jateng pada tahun ini meningkat menjadi Rp 20 juta per rumah dari alokasi tahun sebelumnya Rp 15 juta per orang.

Pihaknya memastikan bahwa program rehabilitasi RTLH ini tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saja, juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, Baznas, Bank Jateng, hingga berbagai perusahaan swasta melalui program CSR.

"17.000 RTLH di Jateng tahun ini harus tuntas. Tahun depan kita harus sudah swasembada pangan fokusnya," tegas Luthfi.

Baca juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Sebut Transaksi Soloraya Great Sale 2025 Sudah Tembus Rp7 Triliun

Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Revlisianto Subekti mengatakan, selain melaksanakan program pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Kudus juga melaksanakan program rehabilitasi RTLH pada 2025.

Sasarannya adalah RTLH yang belum tertangani oleh pemerintah provinsi atau pihak-pihak lain.

Program rehabilitasi RTLH oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dianggarkan Rp 15 juta per unit. (Sam)