Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Pati

Survei IPMAFA Ungkap 98 Persen Warga Pati Keberatan Kenaikan PBB 250 Persen

Sebanyak 98 persen warga Pati keberatan dengan kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBB-P2.

Istimewa
GEDUNG IPMAFA - Gambar gedung Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati. Baru-baru ini IPMAFA merilis hasil survei persepsi publik tentang kebijakan Pemkab Pati menaikkan tarif PBB-P2.   

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Sebanyak 98 persen warga Pati keberatan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang besarannya mencapai 250 persen.

Mereka menilai kebijakan ini tidak adil.

Hal tersebut merupakan hasil survei persepsi publik yang dilakukan oleh Institut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati.

Baca juga: Ketum PPDI Merah Putih Bantah Klaim Bupati Pati yang Nyatakan Tak Ada Kenaikan PBB-P2 dalam 14 Tahun

Hasil survei juga menunjukkan bahwa 66,8 persen responden tetap mau membayar pajak sekalipun merasa keberatan.

Namun, 98,6 persen mereka menghendaki Pemkab Pati mengevaluasi ulang kebijakan ini.

Data selanjutnya, 95,3 persen responden setuju jika kenaikan pajak PBB-P2 berada di kisaran 10-50 persen saja.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IPMAFA, Umdatul Baroroh, menjelaskan bahwa pihaknya menggelar survei pada 1 hingga 15 Juli 2025 dengan metode kuesioner daring dan langsung.

Kuesioner disebar ke sejumah masyarakat di 20 kecamatan. 

Para responden kebanyakan merupakan warga dengan penghasilan rata-rata Rp 2,5 juta per bulan.

Sebanyak 62,6 persen di antaranya laki-laki, selebihnya perempuan. Rata-rata usia responden di atas 30 tahun.

Profesi mereka beragam. Mulai dari petani, karyawan, wiraswasta, hingga guru dan dosen.

"Sebanyak 98 persen responden menyatakan bahwa kebijakan Bupati Pati terkait kenaikan PBB tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta mengabaikan prinsip keadilan sosial,” jelas dia, Selasa (22/7/2025). 

Menurut Baroroh, temuan tersebut harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pati

Dia berharap, hasil survei ini menjadi pertimbangan bagi kepala daerah untuk mengevaluasi kebijakan ini. 

"Aspirasi masyarakat yang keberatan dengan adanya kenaikan PBB yang dilakukan secara tergesa-gesa tidak boleh diabaikan, atau malah dianggap menentang kebijakan pemerintah. Apalagi dalam kondisi perekonomian yang lemah,” ucap Baroroh.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved