Survei IPMAFA Ungkap 98 Persen Warga Pati Keberatan Kenaikan PBB 250 Persen

Hasil survei juga menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di daerah Pati adalah masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah dengan gaji rata-rata di bawah UMR. 

Hal itu dapat dilihat dari hasil survei 67 persen responden yang mengaku berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta per bulan.

”Karena itu, masyarakat merasa kenaikan drastis pajak PBB ini sangat memberatkan. Apalagi saat ini roda perekonomian melemah. Mereka meminta kebijakan Perbup Nomor 8 tahun 2025 tentang kenaikan PBB ini ditinjau ulang. Jika harus dinaikkan, sebaiknya dilakukan secara bertahap,” jelas dia. 

Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IPMAFA merekomendasikan beberapa poin penting kepada pemerintah kabupaten Pati. 

Beberapa rekomendasi tersebut ialah Pemkab perlu segera melakukan peninjauan dan evaluasi kenaikan PBB serta merevisi kebijakan PBB yang didasarkan pada prinsip keadilan distributif sesuai kondisi ekonomi masyarakat. 

Baca juga: 15 Ribu Warga Siap Turun ke Jalan di Pati Tolak Kenaikan PBB-P2, Bupati Tantang Pendemo

Pemkab Pati juga diharap membuka dialog publik dan konsultasi terbuka yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Masyarakat juga menginginkan Pemkab Pati meningkatkan transparansi dan komunikasi publik. 

"Selaim itu pemerintah perlu memberikan insentif, keringanan, atau penundaan pembayaran pajak untuk kelompok rentan seperti petani, buruh, dan masyarakat berpenghasilan rendah,” tandas Baroroh. (mzk)