Jateng Provinsi Tertinggi Kasus PHK, Januari-Juni 2025 Sudah Ada 10.995 Orang

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan menyebut Jawa Tengah menjadi provinsi tertinggi dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini.

Total ada sekira 10.995 orang yang menjadi korban PHK.

Itu adalah data mulai Januari hingga Juni 2025.

Baca juga: Perjuangan 600 Buruh Masih Berlanjut Imbas PHK Sepihak PT MKI Tegal, Dirikan Tenda di Depan Gerbang

Baca juga: INFOGRAFIS Imbas Tarif Impor 32 Persen Amerika Pemerintah Harus Bersiap Hadapi Badai PHK

42.385 pekerja menjadi korban PHK sepanjang Januari-Juni 2025.

Hal itu berdasarkan rekapitulasi data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang diunggah di laman resmi Satudata Kemnaker.

Merujuk data itu, jumlah karyawan yang menjadi korban PHK sejak Januari-Juni 2025 paling banyak berada di tiga provinsi.

Ketiganya yakni Jawa Tengah (10.995 orang), disusul Jawa Barat (9.494 orang) dan Banten (4.267 orang).

Jika dibandingkan data PHK Januari-Juni pada 2024, jumlah PHK tahun ini naik 32,19 persen.

Untuk diketahui, jumlah pekerja korban PHK Januari-Juni 2024 ada 32.064 orang.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker, Anwar Sanusi mengakui tren PHK pada 2025 lebih tinggi daripada tahun lalu.

Selain itu, tren PHK 2025 juga marak terjadi di awal tahun dengan adanya perusahaan tekstil yang tutup usaha.

Salah satunya adalah perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Namun memasuki Juni 2025, sebenarnya tren PHK sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

Anwar Sanusi mengatakan, ada tiga sektor industri yang menyumbang PHK terbanyak yakni pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.

Baca juga: Strategi Psikologis Memulihkan Mental Korban PHK

Baca juga: Ribuan Pekerja di Petronas Akan di PHK, Ini Penyebabnya

"Adanya satu tren yang sebetulnya pada 2025 memang agak lebih tinggi," kata Anwar Sanusi seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (23/7/2025).

Terkait hal itu, pihaknya pun akan mendalaminya.

"Tentunya mungkin faktor-faktor lain yang memang itu belum selesai atau dalam proses PHK," tambahnya.

Terpisah, Menaker Yassierli mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan PHK terjadi.

Penyebab PHK tersebut baik karena faktor eksternal maupun di internal perusahaan.

"Itu karena memang industrinya, pasarnya sedang turun."

"Ada industri itu sendiri yang berubah model bisnisnya."

"Ada yang ada isu terkait internal, hubungan industrial, dan seterusnya," ujar Yassierli.

Dia menambahkan, saat ini Kemenaker sudah punya standar pencatatan PHK secara lebih rinci.

Yakni mencakup pencatatan untuk tingkat provisi dan sektor industri yang terdampak. (*)

Artikel ini telah tayang sebelumnya di Kompas.com berjudul 42.385 Pekerja Jadi Korban PHK Januari-Juni 2025, Terbanyak di Jateng

Baca juga: Tangis Ibu Ingin Peluk Satria Kumbara, Sosok Tentara Bayaran Rusia yang Ingin Pulang ke Indonesia

Baca juga: Berikut Kata Dinas Pendidikan Grobogan Menyoal Nasib SDN Kecil Karangasem

Baca juga: Yuk Hadiri Festival Si Tepat BTPN Syariah, Ada Bazar dan Literasi Wujudkan Mimpi di Kecamatan Talun

Baca juga: Cerita Teman Masa Kecil Tentara Bayaran Rusia di Ambarawa Semarang: Terakhir Bertemu Tahun Lalu