Pendidikan Hukum di Era Baru, Undip Tegaskan Komitmen Terhadap Keadilan

“Sekarang orang bisa terkenal tanpa sekolah, cukup viral, lalu dianggap ahli. Ini mengkhawatirkan,” ujarnya. 

Menurutnya, fenomena ini berbahaya jika institusi akademik tidak lagi menjadi rujukan utama dalam proses berpikir kritis masyarakat.

Tak hanya itu, Rektor juga menyuarakan keprihatinannya atas minimnya keberpihakan kampus terhadap isu publik yang sensitif.

"Jika kampus diam, maka keadilan bisa saja tergerus. Kampus tidak boleh hanya jadi menara gading; ia harus aktif, jeli, dan berani bersuara," tegasnya.

Dalam konteks penguatan sistem peradilan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Hendro Dewanto, turut menyampaikan urgensi koordinasi antar-lembaga penegak hukum.

"Selama 26 tahun saya berkarir di bidang hukum, saya telah menyaksikan adanya celah dalam proses penyidikan dan penuntutan yang dapat merugikan pencari keadilan," ujarnya.

Kajati Jateng juga mengkritisi pemisahan antara lembaga-lembaga penegak hukum yang ada saat ini, yang menurutnya menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam sistem peradilan pidana.

Ia menyarankan agar penyidik dan jaksa penuntut umum dipandang sebagai satu tim dengan misi yang sama, yaitu menegakkan hukum.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa dengan berkembangnya kejahatan modern, seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan cyber, sistem peradilan Indonesia perlu beradaptasi dan lebih responsif dalam menangani jenis-jenis kejahatan tersebut. 

Oleh karena itu, diversifikasi lembaga dan penanganan khusus untuk kasus-kasus tertentu perlu dilakukan.