BREAKING NEWS, Ratusan Nakes Geruduk Kantor Pemerintahan Terpadu Brebes, Ada Apakah?

"Peratuan Bupati ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi," jelasnya.

Dalam audiensi bersama Bupati Brebes, lanjut dr Suhartono, setidaknya ada dua tuntutan utama.

Meminta Pemkab melakukan persiapan atas pra finalisasi realiasai TPP tahun 2025 dan reaalisasi TPP periode 2026.

"Perhimpunan karyawan Puskesmas di Brebes menganalisis, tidak diberikannya TPP Aparatur Sipil Negara telah merugikan hak konstitusional kesejahteraan ASN Puskesmas di Lingkungan Pemkab Brebes."

"Dengan adanya klausula yang bertentangan dengan hirarki peraturan tertinggi di atas vide
UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

"Maka Pemkab Brebes telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (PMH)," tandasnya. (*)

Baca juga: 2 Pantai Favorit Wisatawan di Jepara Bakal Dikelola Investor Asal Korea Selatan

Baca juga: Bupati Kukuhkan Pengurus KORPRI Demak 2024–2029, Tekankan Transformasi dan Etos Kerja ASN

Baca juga: Pemkab Kendal Kejar Target Predikat Kabupaten Layak Anak, Optimis Akhir Tahun 100 Persen

Baca juga: Rumah Warga Blora Terbakar Saat Ditinggal Pergi, Dua Motor Hangus dan Dua Sapi Mati Terpanggang