Kanwil Kemenkum Jateng Gelar Konsolidasi dan Pemantauan Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi dan Pemantauan atas Tugas dan Fungsi (Tusi) instansi vertikal pada Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Pemasyarakatan.

Kegiatan ini digelar pada Kamis (24/07) di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkum Jateng, sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas antar lini struktural di tingkat wilayah.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah Wilayah I KemenPANRB, Istiadi, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan instansi vertikal di lingkungan Kemenkum Jateng, yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Tengah, Mardi Santosa, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Tengah, Is Edy Ekoputranto, serta Kakanwil HAM Jawa Tengah, Mustafa Beleng.

Dalam pemaparannya, Istiadi menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam konteks pemecahan struktur kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian yang mengelola bidang hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Baca juga: Bareng Kemenko Kumham Imipas, Kemenkum Jateng Gelar Rakor Optimalisasi ToF Implementasi KUHP

Ia menekankan adanya dua model struktur kelembagaan yang sedang dikaji, yakni Integrated Model dan Divisional (Holding) Model.

"Kanwil Kemenkum Jateng termasuk dalam Integrated Model, di mana seluruh tugas dan fungsi kementerian tetap berada dalam satu kantor wilayah."

"Model ini mengusung konsep sebagai perpanjangan tangan menteri di daerah, sekaligus pelaksana seluruh fungsi kementerian," ungkap Istiadi.

Lebih lanjut, Istiadi mengajak seluruh peserta untuk turut memberikan masukan terhadap kebutuhan pembaruan struktur organisasi Kanwil sebagai bagian dari langkah evaluatif dalam perbaikan tata kelola kelembagaan.

Sementara itu, mewakili Kakanwil Kemenkum Jateng, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin, menyampaikan kondisi dan dinamika pelaksanaan tugas di wilayah.

Ia menjelaskan bahwa struktur organisasi saat ini terdiri dari dua kepala divisi, yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), serta satu Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.

Dalam paparannya, Tjasdirin menyoroti kebutuhan penguatan struktur bidang, khususnya di Divisi Pelayanan Hukum.

Ia mengusulkan agar posisi Kepala Sub Bidang yang sebelumnya ada dapat dikembalikan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas yang semakin kompleks, seperti pembinaan notaris, pelayanan kekayaan intelektual, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan.

“Kami berharap ada kebijakan struktural yang mengakomodasi beban tugas kami, khususnya dalam pelayanan hukum."

Baca juga: Peringati Hari Pengayoman Ke-80, Kemenkum Jateng Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Giri Tunggal

"Instruksi Bapak Menteri terkait tugas tambahan pada Bidang Pelayanan AHU untuk memblokir akun notaris bermasalah dan pemberian sanksi serta membuat fungsi MPD untuk melakukan pembinaan menjadi semakin berat."

"Demikian pula di bidang peraturan perundang-undangan, dibutuhkan struktur Kabid agar harmonisasi regulasi yang ditargetkan selesai dalam lima hari bisa berjalan efektif,” ujar Tjasdirin.