Percepat Program Makan Bergizi Jawa Tengah, Jateng Butuh 2.418 Dapur Gizi Tambahan

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Program makan bergizi gratis di Jawa Tengah masih membutuhkan 2.418 unit dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Saat ini masih tersedia 335 unit SPPG.

Baca juga: Sempat Dikeluhkan Warga, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Cek Perbaikan Jalan Parakan-Patean

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya mengakselerasi realisasi program MBG, dengan mengoptimalkan peran SPPG di seluruh kabupaten/kota.

Menurut Luthfi, Jawa Tengah menempati posisi kedua secara nasional dengan total 335 SPPG aktif.

“Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung program MBG,” ujarnya pada rapat koordinasi MBG di Gradhika Bhakti Praja,  Kamis (31/7/2025).

Luthfi meminta dukungan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat aktivasi unit-unit yang telah terdaftar. 

Realisasi penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8 persen atau 953.912 orang dari total potensi penerima lebih dari 9,6 juta jiwa, yang mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.

Menurutnya wilayah dengan capaian SPPG tertinggi yakni Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16).

Sebaliknya, daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih tergolong rendah dan menjadi prioritas intervensi Satgas MBG.

Saat ini, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset dengan luas total hampir 280 ribu meter persegi yang bisa dimanfaatkan bersama instansi seperti POLRI dan TNI.

“Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” tuturnya.

Ahmad Luthfi mendorong enam langkah strategis: pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah; perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintahan; pendataan dan validasi sasaran program; pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangan; monitoring pasokan bahan baku; serta edukasi gizi dan kampanye anti-pemborosan makanan.

Luthfi mengapresiasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri, seperti Kabupaten Jepara. 

Pihaknya ingin setelah rapat koordinasi ini wakil bupati dan Wakil Wali Kota dapat segera melapor Bupati maupun Wali Kota untuk membentuk satgas MBG.

“Kalau setiap kabupaten/kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi bila diperlukan,” ujarnya.