Uwaitun Cium Bau Menyengat saat Lumpur Keluar, Semburan Sudah Terjadi 3 Kali dalam Sebulan

Atas kerusakan di rumahnya itu, Uswaitun  pun berharap ada kompensasi dari pihak pengelola proyek tersebut.

Kepala Desa Krasak, Darsono membenarkan ada warganya yang terdampak PSN pipa gas bumi itu. Menurut dia, lumpur tiba tiba menyembur dari bawah pada bagian kamar warganya.

"Awal mula itu keluar di ruangan kamar rumah Mas Muri, kalau yang semalam itu lumpur keluar dari samping sungai hingga membuat jalan tertutup hingga kemacetan terjadi. Lumpur itu bersumber dari pipa gas proyek PSN," jelasnya.

Tak izin pemdes

Darsono mengungkapkan, sejak awal berlangsungnya proyek sebulan lalu, tidak ada izin apapun kepada pemdes. "Ke pihak desa terus terang saja tidak ada izin sama sekali, saya baru mengetahui ada proyek itu malah setelah ada semburan lumpur di rumah Mas Muri itu," bebernya.

Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Brebes, Wibowo Budi Santoso menyampaikan, kemunculan lumpur itu diduga terkait dengan aktivitas pengeboran pipa gas di bawah jalur tol.

“Kami menduga terjadi retakan pada lapisan tanah akibat pengeboran, sehingga tekanan dari dalam mendorong lumpur ke permukaan,” tuturnya.

Meskipun semburan di kedua lokasi telah berhenti, menurut dia, pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya semburan susulan. “Kami masih pantau kondisi di lapangan. Langkah mitigasi sedang disiapkan jika fenomena ini berulang,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sutaryono melalui PLT Sekertaris Dinas Agus Pramono menyatakan, Pemkab Brebes tak mempunyai kewenangan berkait dengan izin proyek tersebut. Meski demikian, pengelola proyek sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Brebes.

Ia pun tak bisa mengungkap secara detail mengenai proyek tersebut, lataran bukan kewenangan Pemkab Brebes. Namun, Agus menyebut, proyek itu dikerjakan sepanjang ruas samping tol mulai Kaligangsa-Losari. 

"Saat ini sudah mulai dilakukan pengerjaan proyeknya. Ruas panjang pekerjaan proyek sepanjang 32 Km," jelasnya.

Menanggapi keluhan warga, Agus berujar, pihak proyek wajib untuk mengembalikan atau memperbaiki fasilitas umum yang rusak seperti semula.

"Jika memang fasilitas umum ada yang rusak ya wajib memperbaiki kembali dari pihak pengelola proyek. Untuk koordinasi juga sepertinya bukan hanya dengan Dinas PU, DPSDA juga, karena juga pasti ada irigasi perairan sawah yang mungkin juga terdampak," tandasnya. (pet)