Kini Naikkan PBB 250 Persen, Saat Kampanye Bupati Pati Bilang Kasihan Rakyat Jika Pajak Naik

TRIBUNJATENG.COM – Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, masih jadi sorotan akibat kebijakannya yang memicu protes masyarakat.

Warga bahkan tengah menyiapkan diri untuk demo pada 13 Agustus 2025.

Kebijakan Bupati Sudewo yang ditentang adalah menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

Ada sejumlah alasan tapi utamanya karena PAD Pati yang kecil dibanding daerah di sekitar seperti Jepara dan Kudus.

Selain itu, pajak di Pati belum pernah mengalami kenaikan sejak 14 tahun lalu.

Baca juga: 5.000 Santri Pati Gabung Aksi 13 Agustus, Ikut Tolak Kenaikan Pajak PBB-P2

Ironisnya, saat kampanye Pilkada 2024 lalu, politikus Partai Gerindra itu sempat menyatakan bahwa kenaikan pajak justru akan menyengsarakan rakyat.

Dalam debat Pilkada Pati pada 13 November 2024, Sudewo secara eksplisit menyampaikan keberatannya terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan lewat pajak dan retribusi.

“Apalagi kalau peningkatan PAD bertitik tumpu pada sektor pajak dan retribusi, itu sangat-sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati,” ujar Sudewo saat debat yang disiarkan kanal YouTube Tribun Solo, didampingi wakilnya Suharyono.

Ia menekankan perlunya solusi elegan dan tidak membebani warga untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Harus ada upaya-upaya atau skenario yang elegan untuk meningkatkan pendapatan daerah,” imbuhnya.

Kini Naikkan PBB 250 Persen dan Tantang Warga Demo

Pernyataan Sudewo saat kampanye itu kini berbeda dengan kebijakannya yang menaikkan tarif PBB hingga 250 persen.

Dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Rabu (6/8/2025), Sudewo menyebut kenaikan PBB sebesar 250 persen dilakukan karena tarif tersebut tidak mengalami perubahan selama 14 tahun.

“Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujarnya.

Ia mengatakan kebijakan ini telah dibahas bersama para camat dan PASOPATI (Paguyuban Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati). Kebijakan itu pun lantas menuai penolakan dan aksi unjuk rasa dari masyarakat Pati.

Tantang 50.000 Warga Demo

Usai didemo, Sudewo justru mengeluarkan pernyataan menantang warga untuk demo dalam jumlah lebih besar.