Bupati Pati Sudewo Tetap Salahkan Pendemo : Mereka Tidak Pernah Meminta Komunikasi

Manakala suatu daerah pendapatannya kecil, berarti transfer pusat ke daerah kecil juga.

 Jadi, Kabupaten Pati ini transfer daerahnya kecil akibat pendapatan daerahnya juga kecil. Sehingga akumulasi APBD juga kecil.

Sedangkan beban belanja pegawai hampir 50 persen untuk Pati. Mandatory untuk belanja pendidikan 20 persen, sesuai UU.

Belum lagi untuk kesehatan. Jadi sisa duit hanya sedikit. Bahkan pada 2026, kami harus menyediakan Rp73 miliar untuk membayar gaji PPPK," tutur dia.

Meski dengan kondisi demikian, Pemkab Pati tetap memberikan skema tertentu sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat kurang mampu.

“Bagi keluarga tidak mampu, apalagi yang masuk kategori miskin ekstrem, pajaknya kami gratiskan.

Ini sudah kami praktikkan dan skemanya jelas dalam aturan,” ujar Sudewo.

Ia juga menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi tarif yang dinilai terlalu memberatkan.

“Kalau memang harus diturunkan yang 250 persen itu, saya turunkan. Tapi yang menyentuh 250 persen saja. Kalau sudah di bawah itu, ya tidak perlu,” imbuhnya.

Menurut Sudewo, hasil dari kebijakan ini sudah masuk ke dalam proyeksi pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 yang telah disahkan bersama DPRD. 

Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. “Kalau dibatalkan, maka proyek-proyek pembangunan jalan yang sudah dirancang bisa batal karena sumber dananya dari sini. Anggaran itu, kan, bukan dari stok uang yang sudah ada, tapi proyeksi pendapatan,” tegasnya.

Artinya, kata Sudewo, anggaran yang sudah disahkan akan jadi defisit kalau kebijakan dibatalkan. 

"Jangan dibayangkan mengedok anggaran sekian ratus miliar itu duit sudah stok.

Manajemen pendapatan dan belanja kan seperti itu, proyeksi.

Termasuk pemerintah pusat.