Potensi Wakaf Nasional Mencapai Rp 180 Triliun Pertahun, Muhammadiyah Perkuat Pengelolaan Wakaf

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengungkap potensi wakaf nasional diperkirakan mencapai Rp180 triliun per tahun.

Potensi itu berasal dari dari wakaf uang, tanah, dan aset produktif lainnya.

Melihat besarnya potensi tersebut Prudential Syariah resmi menjalin kerja sama dengan Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Baca juga: Berebut Kendali Aset, 2 Yayasan Saling Tuding Pencurian Sertifikat Tanah Wakaf Kadilangu Demak

Baca juga: UIN Saizu Purwokerto Menjadi Pilot Project Tata Kelola Wakaf Uang PTKIN

Kerja sama itu untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah, sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Chief Distribution Officer Prudential Syariah, Herwin Bustaman, mengatakan kolaborasi ini juga menghadirkan manfaat sosial yang berdampak luas bagi masyarakat melalui pengelolaan dan distribusi wakaf.

“Bersama MPW PP Muhammadiyah, kami memiliki visi yang sama untuk mempercepat pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia, salah satunya melalui literasi dan inklusi keuangan syariah,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025).

Herwin menambahkan, semangat tolong-menolong yang menjadi pondasi asuransi syariah melalui dana tabarru’ sejalan dengan layanan wakaf, di mana peserta dapat memberikan kontribusi nyata bagi sesama.

Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Hilman Latief, Ph.D, menyambut baik kerja sama ini. 

Ia menegaskan, pengelolaan aset Muhammadiyah dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga membangun kepercayaan masyarakat.

“Kerja sama ini sejalan dengan visi Muhammadiyah untuk memberikan manfaat sosial yang luas. Kepercayaan adalah kekayaan yang tak ternilai,” katanya.

Prudential Syariah menawarkan berbagai program wakaf, mulai dari Wakaf Sosial, Wakaf Produktif, Wakaf Alat Kesehatan, Wakaf Sumur Air Bersih, Wakaf UMKM, hingga Wakaf Beasiswa.

Seluruh dana wakaf peserta akan dikelola secara amanah untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. (*)