Setelah Pati, Demo Penolakan Kenaikan PBB di Bone Juga Ricuh, Pemerintahan Lumpuh

TRIBUNJATENG.COM - Setelah di Kabupaten Pati, demo penolakan kenaikan PBB di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan juga berujung kericuhan.

Peristiwa itu terjadi di kantor Bupati Bone pada Selasa (19/8/2025). 

Penyebab kericuhan dimulai saat massa mengamuk setelah Bupati Andi Asman Sulaeman tak kunjung menemui mereka.

Kericuhan pecah di depan Kantor Bupati Bone, Jalan Ahmad Yani, Watampone.

Baca juga: Pengunjung Setel TV Pertandingan Bola, Pemilik Warung di Jateng Didenda Rp50 Juta & Terancam Penjara

Baca juga: Chord GItar Hey Jude - The Beatles, Take A Sad Song and Make It Better

Massa menjebol pagar besi, melempar batu ke arah aparat, hingga membakar ban di jalanan.

Sejumlah petugas terluka terkena lemparan batu, bahkan ada yang berdarah di bagian kepala.

Sejak siang, ribuan massa dari Aliansi Rakyat Bone Bersatu memadati halaman kantor bupati.

Mereka menuntut agar kebijakan kenaikan PBB-P2 dicabut.

Namun, hingga sore hari, Bupati Andi Asman maupun Wakil Bupati Andi Akmal tidak muncul menemui massa.

“Kami datang jauh-jauh ke sini, bahkan rela meninggalkan pekerjaan hanya untuk menyampaikan aspirasi.

Tapi bupati dan wakil bupati tidak mau menemui rakyatnya.

Di mana tanggung jawab mereka sebagai pemimpin?” kata Jenderal Lapangan, Rafli Fasyah, dilansir dari Tribunnews.com.

Ia menilai ketidakhadiran bupati menunjukkan sikap abai terhadap rakyat.

“Seharusnya mereka berdiri di depan rakyat, bukan bersembunyi di balik aparat.

Kebijakan yang mereka keluarkan sudah menyengsarakan, tapi saat rakyat protes justru tidak mau mendengar langsung,” tegasnya.

Aksi ricuh ini membuat aktivitas pemerintahan di kantor bupati lumpuh.

Pegawai terlihat panik dan sebagian meninggalkan kantor.

Hingga malam hari, aparat keamanan masih berjaga untuk mengantisipasi kericuhan susulan.

Situasi semakin panas ketika massa mendorong kawat berduri dan menjebol pagar kantor bupati.

Aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP berusaha membendung massa dengan tameng, sembari melepaskan tembakan peringatan ke udara dan semprotan water canon.

“Massa sudah masuk ke dalam kantor bupati dan suasana mencekam karena massa terus merangsek masuk,” kata Kifli, salah seorang warga yang menyaksikan di lokasi.

Batu berserakan di badan jalan, sebagian massa berlarian terkena semprotan water canon, sementara yang lain tetap bertahan sambil berteriak menolak kenaikan PBB-P2.

Kepala Dinas Kominfo Bone, Anwar, menyebut bupati dan wakil bupati sedang berada di luar kota.

Ia juga membantah isu kenaikan PBB-P2 hingga 300 persen.

“Kenaikan PBB-P2 di Bone itu tidak mencapai 300 persen, itu hoax. Kenaikannya hanya 65 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Bone, Angkasa, mengatakan kenaikan PBB-P2 wajib dilakukan karena adanya peringatan dari KPK dan BPK.

“Kenaikan ini wajib dilakukan karena telah mendapatkan peringatan dari KPK dan BPK,” jelasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com