Baca tanpa iklan
"Untuk pengadaan anak sekolah dasar, saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa, ada pasir 52 miliar, tiner 40 miliar, dan helm proyek 34 miliar, " ujar Ima.
Najwa lalu bertanya keheranan.
" Ini anggaran dinas pendidikan untuk alat peraga sekolah?Helm proyek 43 miliar?," Tanya Najwa yang terlihat kaget.
Ima lalu menegaskan ketika Anies Baswedan marah terkait anggaran ini, rupanya setelah direvisi masih ada anggaran yang tidak masuk akal.
"Jadi setelah Pak Anies marah-marah, komisi e berdiskusi dengan paparan, setelah itu kita minta komponen kita masih mendapatkan anggaran yang nggak masuk akal," ujar Ima Mahdiah.
Sementara itu Ketua TGUPP DKI Jakarta Amin Subekti mengatakan bahwa turunnya anggaran dari 95 miliar ke 89 miliar itu merupakan hasil penyisiran komponen yang tidak masuk akal.
Ia mengaku bahwa tim TGUPP DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan yang pertama kali menemukan ini.
"Justru perbedaan penerimaan sehingga anggaran dari 95 triliun jadi 89 triliun, justru kami yang menemukan itu, kami melakukan penyisiran yang dikatakan aneh-aneh itu, kami yang pertama kali menemukan, kami melihat ada 30 komponen yang beredar di mana-mana dan dijadikan bahan Gubernur Anies untuk memberikan pengarahan SKPD, kami terus menyisir, dari 95 triliun jadi 89 triliun, terus dilakukan tentu akan bersama-sama dengan DPRD nanti akan ketemu angka yang final jadi 89 triliun," ujarnya.
Amin Subekti mengatakan bahwa banyak komponen yang tidak masuk akal itu lantaran adanya sistem yang mengharuskan APBD untuk dana pendidikan sebesar 20 persen.
"Itu sudah banyak dibahas, salah satunya soal kelemahan sistem, sebagai contoh anggaran pendidikan harus 20 persen, itu harus dipenuhi, tetapi sistem itu memaksa orang untuk memasukkan komponen, maka ada komponen seperti itu, dan kami pertanyakan pertama kali, kenapa ini terjadi, kita sisir satu-satu," ujarnya.
"Ada masalah eksternal pendapatan itu berkurang, tetapi ada sistem yang tidak mapan untuk mengakomodasi hal seperti itu, jadi kita lakukan perbaikan dan mencari solusi, untuk meng-line-kan semuanya, dan akhirnya setelah dibahas dengan DPRD sudah final, begitu," ujar Amin Subekti.
• Soal APBD Jakarta, Wiliam Aditya PSI Sebut Anies Baswedan Amatiran
• Mengaku Marah Lihat Maruf Amin Pakai Celana, Sudjiwo Tedjo: Beliau Lucu Pakai Sarung
• DETIK-DETIK Tabrakan Bus Laju Prima vs Truk Tronton di Tol Batang Pemalang, Ini Kesaksian Korban
Diketahui sebelumnya, sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kejanggalan menjadi sorotan anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana.
Satu di antaranya yang menjadi sorotan PSI ialah anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta lem aibon sebesar Rp 82 miliar.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan sebelum diviralkan oleh PSI sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.
Menurut dia, kritikan dari PSI itu sebagai ajak pihaknya cari panggung sebagai anggota fraksi baru.