Baca tanpa iklan
Najwa Shihab terkejut dan mencoba mempertanyakan kembali.
"Pasir 52 miliar, itu untuk bangun sekolah atau apa? tanya Najwa Shihab.
Ima menyebutkan bahwa pasir 52 miliar itu untuk alat peraga.
"Bukan, ini bukan rehap total, rehap total beda lagi, bahannya ini kita breakdown untuk biaya operasional dari dana bos," jawab Ima.
Ima mengatakan bahwa awal permasalahan terjadi karena tidak adanya transparasi.
"Makanya awal dari permasalahan yakni tidak adanya tranparansi, kalau dulu zaman Gubernur sebelumnya, sejak awal RKPS sudah diupload, ketika komponen seperti ini ada 106 dan ada 200 ribu komponen nggak mungkin kita bahas 1-2 minggu," ujarnya.
Ima lalu merinci kejanggalan-kejanggalan APBD di dinas pendidikan.
"Untuk pengadaan anak sekolah dasar, saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa, ada pasir 52 miliar, tiner 40 miliar, dan helm proyek 34 miliar, " ujar Ima.
Najwa lalu bertanya keheranan.
" Ini anggaran dinas pendidikan untuk alat peraga sekolah?Helm proyek 43 miliar?," Tanya Najwa yang terlihat kaget.
Ima lalu menegaskan ketika Anies Baswedan marah terkait anggaran ini, rupanya setelah direvisi masih ada anggaran yang tidak masuk akal.
"Jadi setelah Pak Anies marah-marah, komisi e berdiskusi dengan paparan, setelah itu kita minta komponen kita masih mendapatkan anggaran yang nggak masuk akal," ujar Ima Mahdiah.
Sementara itu Ketua TGUPP DKI Jakarta Amin Subekti mengatakan bahwa turunnya anggaran dari 95 miliar ke 89 miliar itu merupakan hasil penyisiran komponen yang tidak masuk akal.
Ia mengaku bahwa tim TGUPP DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan yang pertama kali menemukan ini.
"Justru perbedaan penerimaan sehingga anggaran dari 95 triliun jadi 89 triliun, justru kami yang menemukan itu, kami melakukan penyisiran yang dikatakan aneh-aneh itu, kami yang pertama kali menemukan, kami melihat ada 30 komponen yang beredar di mana-mana dan dijadikan bahan Gubernur Anies untuk memberikan pengarahan SKPD, kami terus menyisir, dari 95 triliun jadi 89 triliun, terus dilakukan tentu akan bersama-sama dengan DPRD nanti akan ketemu angka yang final jadi 89 triliun," ujarnya.