TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN - Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyebut butuh Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pergeseran anggaran untuk pencegahan virus corona.
Pihaknya membenarkan ada surat edaran (SE) dari pemerintah pusat untuk menggeser anggaran guna penanganan Covid-19.
Namun yang menjadi permasalahan yakni belum adanya juklak juknis penggeseran anggaran.
• Paru-paru Jadi Incaran Virus Corona, Konsumsi 5 Makanan Ini untuk Menjaga Kesehatannya
• Pria Berbaju Loreng Hadang dan Gebrak-gebrak Mobil Bupati Tulungagung: Anak Saya Tak Bisa Makan!
• Sebelum Membunuh Gadis Pagar Ayu, Tersangka UI Sempat Minta Maaf, Terungkap Masa Lalunya
• WHO Sebut Virus Corona di Asia Baru Permulaan: Ini Akan Jadi Pertempuran Jangka Panjang
"Sudah ada edaran, namun juklak dan juknisnya belum ada.
Tapi SE yang ada tidak detail.
Ini menjadi keresahan kepala daerah,” kata Yuni, Selasa (31/3/2020).
Yuni menambah dana darurat dari APBD yang dimiliki sebesar Rp 3 miliar hingga hari ini telah dialokasikan untuk pembelian masker, hand sanitizer dan Alat Pelindung Diri (APD).
"Sehingga baik semua anggaran infrastruktur diberhentikan, semua anggaran apa pun dihentikan fokus di penanganan ini hanya, kami belum diberikan petunjuk," kata Yuni.
Lantas pihaknya menegaskan Alat Pelindung Diri (APD), Masker dan kebutuhan medis yang diperlukan saat ini langka.
Meski sudah ada anggaran tambahan yang digeser, kebutuhan APD sulit ditemui di pasaran.
"Kita order belum datang, rumah sakit swasta juga mulai kekurangan, APD minggu depan juga baru datang.
Padahal mungkin ada PDP lagi yang harus diperiksa, dan menggunakan APD ” lanjut Yuni.
Sementara APD yang diberikan oleh Provinsi Jawa Tengah akan dikirimkan apabila di Kabupaten Sragen mempunyai PDP, jika tidak ada PDP tidak dikirimkan.
Keadaan tersebut dikatakan Yuni ditambah dengan arus mudik yang semakin banyak dan resiko yang semakin besar.
Meski saat ini Sragen menjadi zona kuning tidak menutup kemungkinan menjadi merah jika management tidak diperketat.
"Banyak pemudik turun dijalan, kita akhirnya bisa mengontrol, semua angkutan umum tidak boleh menurunkan penumpang di
jalan harus di terminal,
"Diturunkan di terminal, kita screaning kalau dia ternyata demam atau ada gejala masuk di rumah sakit darurat dulu kita karantina," kata Yuni.
Menjadi problem selanjutnya ialah orang yang pulang kampung dengan kendaraan pribadi dan tidak bisa terkontrol.
Yuni menambahkan Pemda Sragen menyiapkan untuk jaring pengaman sosial, yaitu memberi bantuan bagi PDP dan ODP.
Bantuan berupa beras 20 kg, minyak goreng 1 kg, telur 1,5 kg, susu 1.000 ml dan mie instan.
Bantuan tersebut untuk satu keluarga untuk konsumsi 14 hari. (uti)
• Cegah Penyebaran Virus Corona, Bupati Pekalongan Batasi Jam Operasional Pasar Kajen dan PKL
• Sambil Panggul Tangki Semprotan Disinfektan, AKBP Rudy Cahya : Semoga Ini Segera Berlalu
• Pemkab Purbalingga Minta Pemprov Jateng Proporsional Bagikan Alat Rapid Tes Virus Corona
• Kapal Pembawa 20 Ribu Ton Gula Kristal Mentah dari Thailand Sudah Sandar di Pelabuhan Tanjung Emas