Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, BEIJING – Amerika kembali menuduh China di balik propaganda atas kematian George Floyd.
Kementerian Luar Negeri China menyebut Menlu Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, berbohong saat menuduh China menggunakan kematian George Floyd sebagai "propaganda menggelikan."
“Pompeo masih berbohong dan terus memfitnah orang lain," kata Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri China di Beijing dikutip CNN, Senin (8/6/2020).
• Hari Ini Hari Lahir Soeharto, Ada Momen Tegang Ketika Soeharto Menginterogasi Anak SD Jadi Viral
• Putra Jokowi Gibran Batal Jadi Calon Wali Kota Solo Tunggal, Achmad Purnomo Ditolak PDIP Undur Diri
• Jennifer Dunn Curi Hati Ayahanda, Shafa Harris Sebut Tak Ada yang Bisa Hancurkan Kebahagiaannya
• Rumah Mewah Rp 80 Miliar Milik Tukul Arwana Digerebek, Ada Apa?
Dia menambahkan, masyarakat AS masih menderita diskriminasi sistematis, dan ini bukan propaganda luar.
Tapi menurutnya keadaan riil di AS yang telah dikecam banyak orang.
Hua mengatakan hak yang sama untuk minoritas tetap sulit dipahami (di AS).
Menurutnya politisi AS yang berusaha mengubah kesalahan itu tidak punya hak landasa moral dan tak membantu.
Komentar Hua Chunying muncul setelah Mike Pompeo Sabtu lalu mengeluarkan menuduh China mengeksploitasi kematian George Floyd.
Pompeo mengatakan upaya propaganda China harus dilihat untuk semua penipuan yang mereka lakukan.
Ia juga telah membandingkan kebijakan China sehubungan Hong Kong dengan tindakan Nazi Jerman selama Perang Dunia II.
"Janji-janji yang dibuat Partai Komunis China dalam perjanjian mereka dengan Inggris, telah dilanggar,” tuduh Pompeo.
“Mereka melanggar ketika mereka membuat keputusan menolak kebebasan orang-orang Hong Kong seperti yang mereka janjikan,” tambah Pompeo.
“Itu mirip beberapa janji yang dibatalkan dalam hari-hari ketika Jerman melawan seluruh Eropa," kata Pompeo dalam wawancara di The Daily Caller.
Hubungan AS-Cina telah memburuk, dengan pemerintahan Trump menuduh Beijing melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar status khusus Hong Kong.
Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mencabut hak istimewa khusus AS untuk Hong Kong setelah China memberlakukan undang-undang keamanan baru di wilayah tersebut.