Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Permasalahan kesejahteraan guru honorer sempat disampaikan langsung oleh Ketua PGRI Jateng, Muhdi, ke Mendikbud Nadiem Makarim, beberapa waktu lalu.
Secara virtual Muhdi menuturkan nasib guru honorer perlu diperhatikan dan tingkatan.
Terutama guru honorer yang ada di daerah.
Pasalnya masih banyak pengajar honorer yang digaji di bawah Rp 1 juta.
• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, 1 Keluarga Tewas Kecelakaan Avanza Vs Motor, Sopir Hilang Kendali
• Satu per Satu Sopir-sopir Mobil Mewah di AS Ditembak Mati, Polisi Masih Menyelidiki Misteri Ini
• Update Virus Corona Kota Semarang Senin 14 September 2020, Kelurahan Krobokan Tebanyak
• Viral Satu Keluarga di Medan Bawa Parang Datangi Rumah Orang Tak Terima Anaknya Ditegur
Bahkan Muhdi menyinggung, banyaknya guru honorer yang tidak terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
"Kemungkinan besar mereka juga tak dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU), meski gaji mereka jauh di bawah Rp 5 juta.
Hal ini harus dicarikan solusinya," papar Muhdi beberapa waktu lalu.
Berkaitan dengan kesejahteraan guru honorer, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Kantor Gubernur Jateng, Senin (14/9/2020), juga bersuara.
Menurutnya, kunci dari permasalahan kesejahteraan guru honorer ada di regulasi.
"Sebenarnya kunci permasalahan itu ada di Peraturan Pemerintah (PP).
Karena regulasi mengenai guru honorer serta komtrak di setiap daerah berbeda," katanya.
Dilanjutkannya, guna menyelaraskan hal tersebut, Pemprov tengah mengupayakan kesetaraan gaji untuk guru honorer.
"Saya sedang mengupayakan hal tersebut, minimal gaji guru honorer UMK-lah.
Dan kesetaraan itu sebagai langkah awal untuk kesejahteraan guru honorer," tambah Ganjar.
Fakta di lapangan menunjukan, guru honorer dengan tugas memberikan pendidikan bagi pelajar memang masih jauh dari kata sejahtera.