Baca tanpa iklan
Penulis: Mamdukh Adi Priyanto
TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Nama Moeldoko menggema dalam penutupan Rakorda DPD Demokrat Jateng Minggu 7 Maret 2021.
Bukan pujian yang dilontarkan.
Pengurus daerah Demokrat itu tak menerima keputusan KLB yang menentukan Moeldoko sebagai ketua umum partai berlambang Mercy itu.
Baca juga: Gatot Nurmantyo Pernah Ditawari Jadi Ketum Demokrat: Tak Mungkin Saya Congkel Mata Anaknya
Baca juga: Mahfud MD Sebut Ketua Umum Partai Demokrat yang Diakui Pemerintah Saat Ini Masih AHY
Baca juga: Soal KLB Demokrat Andi Mallarangeng Geram: Moeldoko Bohong dan Melakukan Persekongkolan Jahat
Baca juga: Mantan Ketua DPC Demokrat Blora Hadiri KLB, Tety Indarti: Dia Bukan Orang Partai, Itu Haknya Pribadi
Mereka berteriak akan melawan Moeldoko.
"Lawan, lawan, lawan Moeldoko sekarang juga," pekik Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti.
Teriakan dari para pengurus dan petinggi Demokrat Jateng itu sebagai bentuk sikap atas hasil putusan Kongres Luar Biasa (KLB) Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD ) di Deli Serdang Sumatera Utara yang dinilai inkonstitusional.
Ketua DPD Demokrat Jateng, Rinto Subekti kecewa dengan para penggagas KLB yang dulunya merupakan kader Demokrat.
"Saya melihat mereka punya karakter jelek. Seharusnya mereka senior, mereka orang hebat, tetapi tidak memberikan contoh terbaik. Kami yang muda saja setia kepada Ketua Umum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Rinto.
Berdasarkan hasil Rakorda, ia dan Ketua DPC di 35 kabupaten/kota yang lain akan keluar dari Demokrat jika tidak ada keluarga Yudhoyono di partai berlambang bintang mercy ini.
Menurutnya, kebanyakan kader masuk Demokrat karena kiprah dari SBY dan keluarganya.
Tanpa SBY, kata dia, Demokrat tidak ada apa-apanya.
Pada Rakorda, tidak hanya diikuti Ketua DPC kabupaten/kota se-Jateng tetapi juga anggota Fraksi Demokrat di DPRD Jateng dan kabupaten/kota.
Ada 7 poin keputusan yang dibuat.
"Poin pertama yakni menolak Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang Sumatra Utara, dikarenakan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat," tandasnya.
Kemudian, menegaskan bahwa Demokrat Jateng atau DPC kabupaten/kota tidak ada yang hadir ke KLB ataupun menandatangani surat kuasa untuk diwakilkan orang lain untuk berangkat.
Apabila di dalam poin kedua terbukti ada yang mengatasnamakan Ketua DPD/DPC Partai Demokrat di wilayah Jawa Tengah menghadiri dan/atau mewakili dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal adalah tidak sah.
"Tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dan dapat dituntut secara hukum," tukasnya.
Keempat, yaitu pernyataan loyalitas kepada Ketua Umum AHY dan setia kepada Ketua Majelis Tinggi SBY.
Lima, bertekad untuk melawan pelaku GPK-PD, serta meminta kepada DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang terbukti berkhianat dan melanggar etika politik.
Poin keenam yaitu Demokrat Jateng meminta Kemenkumham tidak meloloskan atau mengesahkan hasil KLB karena tidak sesuai AD/ART.
Terakhir, semua kader Partai Demokrat se-Jawa Tengah siap merapatkan Barisan untuk menjaga soliditas Partai Demokrat guna melawan Gerakan Pengambil Alihan Kepempinan (GPK - PD) atau hasil KLB.
Ditawari Bergabung
Sementara itu, beberapa Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten/kota di Jawa Tengah mengaku pernah ditawari untuk ikut dalam 'gerbong baru' kepemimpinan partai.
Mereka ditawari iming-iming uang hingga ratusan juta rupiah untuk mendukung KLB.
Satu di antaranya yakni Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pekalongan, Mashadi.
Dia menceritakan pernah ditemui dua mantan pemimpin Demokrat di Jateng, yakni Bambang Susilo yang merupakan eks-Ketua DPC Blora dan Ayu Palaretin eks Ketua DPC Kabupaten Tegal.
Keduanya dipecat karena menyuarakan KLB kepada kader lain.
"Sekitar dua pekan yang lalu, hari Minggu, saya diajak seseorang yang mana mantan Ketua DPC yakni Mba Ayu di satu kafe di Kota Pekalongan, saya ada buktinya rekaman 30 menit. Saya ditawari bergabung mengikuti KLB dengan iming-iming uang. DP-nya Rp 30 juta," kata Mashadi di tengah-tengah Rakorda Demokrat.
Jika mau, lanjutnya, DP tersebut akan langsung diserahkan dengan tanda tangan.
Namun, ia menuturkan untuk bertekad tidak akan mengkhianati Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) apapun risikonya.
"Berkali-kali saya dibujuk rayu dengan berbagai dalih. Katanya saya mau diganti sebagai Ketua DPC. Namun saya bersikukuh satu tujuan mendukung AHY," tandasnya.
Tidak cukup di situ, sebelum dirinya pulang dari kafe tersebut, lalu datang eks-Ketua DPC Demokrat Blora, Bambang Susilo yang mana menawarkan serupa dengan Ayu Palaretin.
"Dia malah to the point yang meminta saya untuk bergabung. Yang katanya Demokrat pada 2024 (pemilihan presiden/pilpres) mau mencalonkan putranya bapak presiden. Itu katanya. Saat itu saya juga tidak mau," tandasnya.
Namun, upaya Bambang tidak cukup sampai di situ.
Ia mendatangi rumah Mashadi setelah tidak lama pulang dari kafe.
"Sampai ke rumah, ternyata saya diikuti. Mas Bambang dan satu temannya datang ke rumah saya. Saat itu saya berada di kamar dan mobil untungnya diparkir di belakang rumah sehingga mereka tidak tahu apakah saya sudah di rumah atau belum. Lalu saya minta orang rumah untuk bilang bahwa saya ke Semarang untuk mengantar anak kuliah, setelah itu mereka pergi," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa bujuk rayu untuk keluar dari barisan AHY dan SBY benar adanya.
Isu yang selama ini berkembang, kata dia, sudah bukan isu lagi melainkan menjadi fakta.
Tribunjateng.com sedang berusaha menghubungi Mbak Ayu mengenai pengakuan Mashadi. (*)
Baca juga: Pesepeda Asal Solo Meninggal Dunia Saat Gowes di Karanganyar, Diduga Ini Penyebabnya
Baca juga: Mengenal Ishikawa Goemon, Ninja Jepang yang Mati Direbus di Dalam Kuali Minyak
Baca juga: Ibu Dari Mantan Pacar Kaesang Curhat di Instagram: Janjimu Akan Menikah Dengan Anak Saya
Baca juga: BLT Covid-19 Senilai Rp 80 Juta Akan Dibagikan untuk Setiap Keluarga di Amerika Serikat