Baca tanpa iklan
Misalnya, antara penghasilan dengan yang dilaporkan. "Nah, di antara 95 persen yang tidak akurat ini, selain yang tidak dilaporkan juga melaporkan penghasilan yang agak aneh dibandingkan dengan transaksi banknya," kata dia.
Lebih lanjut Pahala mengatakan bahwa 15 dari 95 persen itu juga menunjukkan ketidaksesuaian antara profil data keuangannya.
Misalnya, tak semua laporan kekayaan sejumlah pejabat di bank sesuai dengan penghasilan yang mereka terima. Bahkan, penghasilan yang masuk ke rekening ada yang lebih tinggi dari harta yang dilaporkan.
"Kalau saya melaporkan penghasilan saya Rp1, seharusnya di bank saya kira-kira itu ada Rp1 masuk, setengah rupiah keluar gitu ya. Tapi bukan saya laporkan penghasilan saya Rp1 secara konstan setiap bulan saya dapat Rp100, Rp150, Rp200 seperti itu," kata dia.
"Jadi 15 persen dari yang 95 persen itu menunjukkan profil yang tidak fit dengan data keuangannya," imbuh Pahala.
Pahala menyebut kondisi itu membuat pihaknya lebih aktif dalam memeriksa kembali harta kekayaan para pejabat negara. KPK akan memastikan kekayaan pejabat, termasuk aliran keuangan mereka untuk anggota keluarga.
"Jadi mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa (misalnya) yang namanya A dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini. Ini apakah punya rekening di bank," kata dia.(tribun network/ham/dod)
Baca juga: OPINI : Melihat Potensi Hiperendemi setelah Era Pandemi Covid-19
Baca juga: Hotline Semarang : Mohon Ditinjau Ruangan Tertutup Tanpa Sirkulasi di Kelas
Baca juga: Fokus : Terima Kasih Menjadi Cerdas
Baca juga: Hasil Kualifikasi Piala Dunia Semalam: Penerus Messi di Barcelona Cetak Hattrick untuk Timnas