Baca tanpa iklan
Saat ini masyarakat menjadi kebiasaan membeli pakaian bekas impor.
Bisnis itu pun kemudian tumbuh subur, padahal impor pakaian bekas dilarang pemerintah.
Menyikapi adanya fenomena gaya hidup belanja pakaian bekas impor ini, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Banyumas, Didik H menyatakan sampai saat ini dinas masih dalam tahap pemantauan.
"Terkait ada pakaian bekas impor atau reject memang belum melangkah sampai kesana. Selain karena memang di Banyumas tidak ada pintu masuk khusus akses ekspor impor. Jadi selama ini pantauan di propinsi saja karena ada pelabuhan Tanjung mas," ungkapnya.
Ia mengatakan memang tidak ada kewajiban melaporkan bagi para pelaku usaha itu dan tidak ada sanki bila memang tidak melapor.
Pihaknya mengaku masih sebatas mengetahui dan memantau belum ada kebijakan khusus akan hal itu.
Bila ada urgensi yang berdampak secara langsung pada masyarakat maka akan dikonsultasikan dengan Pemkab secepatnya.
"Mungkin dilihat dari urgensinya bisa saja menjadi penyebaran virus itu semua bisa menjadi penyebab. kedepannya rencana akan koordinasikan lebih lanjut selaku dinas dengan Asekbang atau bagian hukum," ungkapnya.
Meskipun, terbentur dengan aturan larangan perdagangan impor barang bekas, nyatanya
selama ini belum ada komplain dari konsumen.
Fenomena belanja barang bekas impor menjadi evaluasi pihaknya juga bagaimana meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri.
Ia berharap agar para pembeli dapat lebih mencintai produk asli dan buatan lokal Indonesia.
Sehingga para pengusaha produk asli Indonesia dapat terus berkembang dan meningkatkan perekonomian warga. (*)