4. Menyudahi kudeta dan pembangkangan terhadap konstitusi;

5. Mengembalikan semua pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai prinsip konstitusi, negara hukum yang demokratis, dan hak asasi manusia.

Baca juga: Fraksi PKB Dukung Pencabutan Perda Tak Selaras UU Cipta Kerja

Dalih Kebutuhan Mendesak hingga Dampak Perang Rusia-Ukraina

Sebelumnya, penerbitan  Perppu Cipta Kerja diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di Istana Kepresidenan pada Jumat (30/12/2022).

Airlangga mengungkapkan, pertimbangan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja lantaran kebutuhan mendesak.

Ketua Umum Golkar itu menjelaskan, kebutuhan mendesak yang dimaksud yaitu terkait ekonomi global, inflasi, resesi, hingga konflik antara Rusia-Ukraina.

"Pertimbangannya adalah pertama kebutuhan mendesak."

"Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, peningkatan inflasi, ancaman stagflasi, dan geopolitik perang Ukraina dan Rusia, serta konflik lainnya yang belum selesai."

"Dan pemerintah menghadapi krisis pangan, keuangan, dan perubahan iklim," kata Airlangga.

Baca juga: DPRD Kendal Bahas Usulan Pencabutan 7 Perda Tak Selaras UU Cipta Kerja

Selain itu, Airlangga mengklaim terbitnya Perppu telah sesuai Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009, yaitu memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

Airlangga juga mengatakan adanya Perppu ini mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai putusan MK seperti soal ketenagakerjaan upah minimum tenaga alih daya, harmonisasi peraturan perpajakan, hingga hubungan Pemerintah Pusat dan daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan, terbitnya Perppu menggugurkan status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja yang diputuskan oleh MK.

"Perppu itu setara dengan undang-undang di peraturan hukum."

"Kalau ada alasan mendesak, bisa," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, YLBHI: Kudeta Konstitusi dan Gejala Otoritarianisme

Baca juga: UPDATE Seleksi Calon Sekda Karanganyar, BKPSDM: 8 Pelamar Lolos Uji Kompetensi

Baca juga: Cerita Sunarti Warga Terdampak Banjir di Pati, Beli Keperluan Memasak Harus Gunakan Perahu

Baca juga: Kapolres Tegal Kota Tanggapi Video Viral Curhatan Istri Polisi di TikTok: DAF Tidak Bisa Dihubungi

Baca juga: 52 Anggota Polres Wonosobo Naik Pangkat Setingkat Lebih Tinggi, Ini Pesan Kapolres AKBP Eko Novan