Sementara itu, Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, permintaan para Lurah ini, ingin Pemkab Batang ada penyetaraan dana kelurahan.

Tapi faktanya dana kelurahan itu sudah diatur oleh peraturan Pemerintah Pusat.

Sehingga hal itu tidak bisa diubah-ubah.

Baca juga: Marak Pesan Berantai Isu Penculikan Anak, Pj Bupati Batang: Belum Tentu Benar Orangtua Tetap Waspada

“Pemkab Batang akan mengupayakan tetap adanya penambahan keuangan kelurahan melalui cara yang lain sesuai peraturan undang-undang."

"Yang terpenting ketika diperiksa tidak ada masalah,” terangnya melalui Tribunjateng.com, Rabu (1/2/2023).

Lebih lanjut dikatakan Lani, solusinya adalah mengadakan dana reward atau penghargaan untuk kelurahan yang kinerjanya bisa optimal dan bagus.

Tetapi dana ini kemungkinan satu kelurahan akan berbeda nilainya, tergantung kinerja untuk masyarakat.

“Meskipun sudah ada solusi seperti ini, Pemkab Batang akan mengkaji terlebih dahulu agar tidak ada masalah ke depannya,” ujarnya.

Kelurahan ini memang cukup sulit karena fungsinya memang tugasnya seperti desa, tetapi ikutnya seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Batang.

“Karena kelurahan pada program kerjanya anggaran semua melalui APBD Kabupaten Batang dimana perannya sama dengan dinas,” pungkasnya. (*)

Baca juga: AKP Pujo Santoso Naik Pangkat, Ini Hadiah Buat Anggota Polsek Ungaran Jelang Purna Tugas

Baca juga: Sudah Adakah Jamaah Calon Haji di Kabupaten Semarang Batalkan Keberangkatan Tahun Ini?

Baca juga: Lahan Mulai Diukur, Tiap Petak Luasnya 3x3 Meter, Rencana Relokasi Pedagang Pasar Bitingan Kudus