TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu memberikan pembekalan kepada kawan pajak Bapenda Kota Semarang, di Ruang Lokakrida, Balai Kota Semarang, Jumat (17/2/2023). 

Ita, sapaannya mengatakan, kawan pajak didorong untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah.

Mereka akan melihat peluang-peluang pendapatan daerah di Kota Lunpia. 

"Kami harap mereka paham tidak hanya pajak, tapi juga retribusi."

"Bisa mengusulkan ke Bapenda Kota Semarang jika ada peluang yang belum tergali," papar Ita melalui Tribunjateng.com, Jumat (17/2/2023). 

Baca juga: Rombongan Pemain Persis Solo Dikawal Ketat Seusai Kericuhan di Luar Stadion Jatidiri Semarang

Baca juga: Ketua MK Isi Seminar di Unissula Semarang, Bicara Soal Keadilan Pemilu 2024

Selain itu, lanjut dia, kawan pajak juga menjadi agen informasi.

Mereka harus meluruskan isu-isu tidak benar mengenai pajak daerah atau program Pemkot Semarang.

Dia berharap, hadirnya kawan pajak seluruh sektor pendapatan di Pemkot Semarang bisa tercapai. 

"Kami harap dengan adanya kawan pajak target-target tercapai."

"Pencapaian tahun lalu PAD sebesar 100,44 persen."

"Ada sekira Rp 2,533 triliun."

"Pada 2023, kami harap bisa mencapai Rp 2,8 triliun," jelas Ita. 

Kepala Bapenda Kota Semarang, Indriyasari menyebutkan, ada 327 kawan pajak yang bakal membantu tugas-tugas Bapenda meliputi pengolahan pendataan dan pemantauan pajak di lapangan. 

Status mereka merupakan tenaga harian lepas Bapenda Kota Semarang.

Mereka dikontrak secara berkala.

Baca juga: Ini Alasan Polisi Tembakkan Gas Air Mata Saat Terjadi Kericuhan di Luar Stadion Jatidiri Semarang

Baca juga: Suporter PSIS Bentrok Dengan Polisi di Semarang, Ganjar Pranowo: Ngopi Yuk!

"Kontraknya per tiga bulan."

"Kami evaluasi, kalau masih membutuhkan, kami pertahankan."

"Mereka mendapat uang transportasi," terang Iin, sapaannya kepada Tribunjateng.com, Jumat (17/2/2023). 

Sistem kerjanya, jelas Iin, tim kawan pajak ini akan terjun langsung ke lapangan setidaknya 10 hingga 15 lokasi per hari.

Mereka mendata potensi yang ada serta mengecek apakah pajaknya sudah masuk ke pemerintah daerah.

Mereka mendata dan memantau 11 mata pajak daerah. 

"Misal, di restoran sampai penungguan berapa jumlah pengunjung yang ada apakah transaksi sudah sesuai atau belum."

"Mereka hanya membantu."

"Eksekusi di Bapenda Kota Semarang."

"Karena sebentar lagi kami mengedarkan PBB, kami fokus ke PBB terlebih dahulu," sebutnya. (*)

Baca juga: Kasus Anak Tukang Sayur Dikeroyok dan Ditusuk di Kudus, Pelaku Ada 4 Orang, Berikut Komentar Polisi

Baca juga: 2 Granat Temuan Warga Pekalongan Bakal Dimusnahkan Senin Pekan Depan

Baca juga: Uang Koin Rp 1.000 Dijual Ratusan Juta Diduga Mengandung Emas, Berikut Fakta Lengkapnya

Baca juga: TNI dan Polri Patroli Rutin ke Rumah yang Ditinggal Para Pengungsi Banjir di Pucangsawit Solo