TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun ini menyiapkan anggaran Rp 300 miliar untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, saat menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD Tahun 2023 di Pendopo Amangkurat beberapa waktu lalu. 

“Kami masih memiliki anggaran kas senilai Rp 900 miliar, dan akan digelontorkan sekitar Rp 200-300 miliar untuk percepatan ekonomi daerah dalam waktu dekat. Tidak ada masalah bagi kami untuk membantu pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Dwianto, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (1/3/2023). 

Terkait itu, lanjut Dwianto, pihaknya berharap anggaran percepatan pembangunan tersebut bisa membantu menstimulan pertumbuhan ekonomi yang sudah menjadi target pemerintah kabupaten dan kota, termasuk Jawa Tengah. 

Lebih lanjut, Dwianto meminta dukungan semua pihak agar pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat mencapai target.

Pihaknya juga telah menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sejak 30 Desember 2022 lalu. 

Kemudian nantinya akan mentransfer bantuan keuangan tersebut sebesar Rp 2,8 triliun ke rekening 35 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. 

Sedangkan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dari bantuan keuangan provinsi, pihaknya menekankan agar setiap pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa bisa segera menginput data melalui aplikasi SIVERO.

Lebih jauh, Dwianto menggarisbawahi soal kebiasaan pemerintah daerah mengalokasikan pos anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan, sebagai sumber pembiayaan yang dinilainya kurang tepat. 

“Fenomena pengalokasinan SiLPA oleh pemerintah kabupaten dan kota ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebab SiLPA menjadi salah satu sumber pembiayaan yang tidak bisa dijagakan angka pastinya. Tapi justru pos inilah yang biasanya jadi solusi tercepat pemda saat pembahasan anggaran dengan dewan, dan bisa jadi permasalahan pada realisasinya di kemudian hari,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Bupati Tegal Umi Azizah, mengapresiasi penyelenggaraan forum ini sebagai upaya mewujudkan keterpaduan antar sektor, antar program, dan antar wilayah, disamping pula mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. 

Forum ini juga dinilai strategis untuk menjalin kerja sama antar daerah, sekaligus untuk ajang saling bertukar pikiran, serta berbagi pengalaman terkait pelaksanaan APBD.

Di sini, Umi menjelaskan adanya kendala terkait mandatori Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya tahun ini, yaitu soal petunjuk teknis dan standar biaya masukan yang baru terbit pasca ditetapkannya APBD Kabupaten Tegal 2023. 

Adanya hal tersebut, pihaknya terpaksa menyesuaikan kembali dengan mengubah peraturan kepala daerah soal penjabaran APBD, termasuk bantuan keuangan provinsi.

“Perbup kami tentang perubahan penjabaran APBD 2023 sudah ditetapkan tanggal 31 Januari 2023 lalu. Tapi untuk teknis pencairan DAU yang ditentukan penggunaanya mendasarkan PMK (peraturan menteri keuangan) nomor 212 Tahun 2022 ini dilakukan secara bertahap, mengikuti capaian prestasi pelaksanaannya,” jelas Umi. 

Adapun rapat koordinasi ini diikuti oleh inspektur, kepala Bappeda dan Litbang, kepala BPKAD, kepala Dispermasdes, dan kepala bagian organisasi dari perwakilan 11 kota dan kabupaten di Jawa Tengah. 

Seperti Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap. (dta)

Baca juga: Ganjar Bantu Jalan Desa Atasi Rob, Warga Tak Perlu Cincing Sarung dan Tenteng Sepatu Lagi

Baca juga: Pemkab Blora Komitmen Wujudkan Kabupaten Responsif Gender

Baca juga: KPU Jateng Hadiri Pelantikan dan Seminar Nasional Ormawa FISIP UIN Walisongo Periode 2023.

Baca juga: Pelantikan Pengurus KSR PMI UNSOED Periode 2023