TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng bakal memanggil mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip terkait kasus hibah tanah di Mijen.

Kasus itu masih buram hingga sekarang.

Ditambah saksi utama kasus tersebut yakni Iwan Boedi ditemukan tewas terbunuh di kawasan Marina September 2022 silam. 

Baca juga: Curiga Kasus Iwan Boedi Diduga Melibatkan Orang Berpower, Kuasa Hukum Datangi Mapolres Semarang

Pemanggilan polisi terhadap walikota dua periode tersebut masih belum jelas kapan akan dilakukan pemanggilan.

Tribun Jateng berupaya mengkonfirmasi secara langsung apakah pemanggilan akan dilakukan pada ramadan ini atau setelah lebaran.

"Intinya kami panggil pak Sukawi, kami mintai klarifikasi, (kapan) ada waktunya," ucap Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Dwi Subagyo saat mendampingi Kapolda Jateng, di kota Semarang, Rabu (12/4/2023) petang. 

Pihaknya menyebut, akan memanggil semua saksi yang terkait kasus tersebut.

Diketahui sedikitnya sudah ada 13 saksi yang telah diperiksa aparat kepolisian pada kasus tersebut.

"Iya, pokoknya semua dipanggil, (dalam waktu dekat) pokoknya kami panggil untuk klarifikasi kasus hibah tanah," bebernya. 

Terpisah, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (Jateng) ikut menyoroti kasus itu.

KP2KKN Jateng ikut mengapresiasi kiprah Polda Jateng yang masih konsen mengurus kasus yang belum jelas ujung pangkalnya.

"Iya kami apresiasi (Polda Jateng) kami juga mendorong tidak hanya pak Sukawi, tapi walikota setelahnya Soemarmo dan Hendi ikut diminta keterangan atau klarifikasi," papar Sekretaris KP2KKN Jateng, Ronny Maryanto kepada Tribun Jateng.

Ronny mengusulkan dua nama mantan walikota Semarang untuk diperiksa polisi bukan tanpa alasan.

Musababnya, perjalanan kasus tersebut melewati tiga walikota Semarang.

"Kasusnya rumit dan sampai sekarang belum ditemukan unsur korupsinya di mana, banyak spekulasi dan informasi yang bisa dikembangkan," terangnya.

Ia memaparkan, kasus itu dimulai dari penguasaan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kalimas ke PT Karya Deka Alam Lestari (PT KAL).

"Proses HGB kalau tidak salah dimulai tahun 2002," paparnya.

Baca juga: Video Keluarga Iwan Boedi ke Polda Jateng, Cari Tahu Penanganan Korupsi Hibah Tanah Mijen

Pada tahun tersebut, walikota yang menjabat adalah Sukawi Sutarip sehingga sangat tepat untuk dimintai klarifikasi.

Sebab dimungkinkan ada informasi yang bisa digali apalagi Sukawi menjabat dua periode.

"Dari keterangan Pak Kawi (Sukawi) bisa menjadi informasi yang  dapat digali dan didapatkan oleh penyidik dari Polda Jateng," terangnya.

Selepas itu, persisnya di tahun 2010, muncul persoalan larinya aset tersebut.

Begitupun PT KAL masih memiliki kewajiban menyerahkan fasilitas umum dan fasilis sosial sebesar 40 persen dari penguasaan total lahan seluas 400 hektare. 

"Data yang kami miliki PT KAL menguasai 300 sekian hektare. Jadi sebenarnya kewajiban penyerahan fasum dan fasos (ke Pemkot) kurang lebihnya 180 hektare.

Tetapi PT KAL baru menyerahkan 49,2 hektare seperti di kasus ini, nah sisanya kemana?, ini yang masih menjadi dugaan," sambungnya.

Menurutnya, semisal polisi ingin mendalami keberadaan aset atau kewajiban 40 persen fasum dan fasos dari PT KAL, maka dua walikota selepas Sukawi patut dimintai klarifikasi.

Pasalnya, dugaan korupsi  berkutat pada proses hibah di tahun 2007 pada era walikota Sukawi.

Kemudian di tahun 2010, muncul adendum dari akta notaris hibah tanah di tahun 2007. 

Baca juga: Keluarga Iwan Boedi ke Polda Jateng, Cari Tahu Penanganan Aduan Dugaan Korupsi Hibah Tanah Mijen

"Artinya di tahun 2010 menginjak kepimpinan Sumarmo, penyelesaiannya tidak berhenti di tahun 2010 melainkan terus berlanjut hingga sertifikat (hibah tanah) itu diterima Pemkot Semarang di tahun 2018," cetusnya.

Ia menduga, Pemkot baru mendapatkan sertifikat masih atas nama PT KAL pada tahun 2018. Proses ini berarti di tiga walikota sehingga hal ini perlu didalami oleh Polda.

"Sangat penting dua walikota berikutnya dimintai klarifikasi terkait dugaan ini. Jadi, kami  mendorong Polda mengklarifikasi walikota setelah Sukawi," tandasnya. (Iwn)