TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat sejak Februari 2025 di Kabupaten Banyumas mulai mendapat banyak sorotan.

Meski bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi pelajar sekaligus meringankan beban orang tua, pelaksanaannya di lapangan justru menghadapi sejumlah persoalan.

Mulai dari kendala teknis, kualitas makanan yang dipertanyakan, hingga masalah distribusi.

Sayangnya, kritik dan keluhan tersebut belum mendapat tanggapan memadai dari pihak pelaksana program, terutama para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hingga Jumat (22/8/2025), belum ada pernyataan resmi terkait evaluasi maupun tindak lanjut.

Upaya konfirmasi yang dilakukan Tribunbanyumas.com kepada salah satu Kepala SPPG, yakni Amira dari SPPG GOR Satria, juga belum membuahkan jawaban berarti.

Melalui pesan singkat, Amira hanya menyampaikan ketidaksediaannya untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

"Mohon maaf nggih mas saya sedang tidak bisa, mungkin bisa wawancara ke SPPG lain dulu nggih," katanya dalam pesan singkat. 

Ia menyebutkan sejumlah dapur SPPG sudah kembali operasional, seperti di wilayah RRI, Baturraden Pandak, Bulupitu, dan Bantarsoka. 

Amira pun mengarahkan menghubungi Koordinator SPPG wilayah Banyumas, Luky Ayu, yang bertugas di SPPG RRI Brobahan.

Sayangnya, hingga beberapa kali dihubungi, pihak SPPG Brobahan maupun Luky Ayu belum mau memberikan tanggapan.

Minimnya respons dan kesan tertutup dari para pelaksana lapangan ini berbanding terbalik dengan meningkatnya keluhan dari para penerima manfaat MBG. 

Sejumlah sekolah dan orangtua mulai menyuarakan ketidakpuasan terhadap kualitas, rasa, bahkan distribusi makanan yang tak merata.

Keluhan pertama datang dari SDN 4 Kranji, Purwokerto, yang aktif memantau kualitas makanan yang diterima siswa setiap harinya. 

Guru kelas, Menik Galuh (32), menyampaikan bahwa pihak sekolah turut memeriksa kondisi makanan sebelum dibagikan kepada siswa.