TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Guna mendorong implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan melaksanakan pembinaan teknis bagi satuan pendidikan (Satdik) jenjang SMP/Mts, SMA/SMK/MA dan SLB, di Hotel Istana Kota Pekalongan.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos-P2KB, Nur Agustina menyebutkan, sebanyak 25 satuan pendidikan jenjang SMP hingga SMA dilibatkan pada pembinaan teknis penerapan SSK ini. 

"Persoalan kependudukan, bukan hal yang bisa dianggap remeh. Karena ke depan, kita akan dihadapkan bonus demografi, tantangan mewujudkan visi Indonesia emas, generasi muda yang berkualitas," kata Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinsos-P2KB, Nur Agustina, Kamis (25/4/2024).

Oleh karena itu, satuan pendidikan jadi salah satu sasaran karena disitu seluruh peserta didiknya berkategori usia remaja, sehingga program terkait dengan edukasi, advokasi kependudukan, kesehatan reproduksi, perlu didorong agar sekolah mengambil tugas tersebut dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran.

"Kami berharap, satuan pendidikan yang sudah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak, maupun yang belum dapat mengimplementasikan sekolah siaga kependudukan."

"Pengajar, dapat menyisipkan materi kependudukan di dalam rencana pembelajaran, disamping itu juga diharapkan terdapat pojok kependudukan supaya anak didik fokus dengan tema kependudukan termasuk di dalamnya bahaya pergaulan bebas, narkoba dan lainnya," ucapnya.

Kemudian, pihaknya pula berharap BKKBN dapat terus mendampingi Kota Pekalongan untuk SSK, sehingga sekolah dapat memberikan pendidikan terbaik bagi peserta didik.

Sementara itu, Endang Sulastri, Penata Kependudukan Keluarga Berencana (KKB) Ahli muda pada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah menjelaskan, SSK salah satu program BKKBN untuk meningkatkan kualitas penduduk, karena pendidikan adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Siapa yang harus mengimplementasikan SSK? adalah sekolah jalur formal dari SD sampai perguruan tinggi, dengan cara mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada."

"Artinya, SSK bukan berdiri sebagai mata pelajaran baru, tidak menambah jam pelajaran, hanya mengintegrasikan. Sehingga, pendidik lebih memberikan penekanan saat penyampaian materi," katanya.

Lebih dari itu, diharapkan satuan pendidikan melengkapi dengan dilengkapi dengan pojok kependudukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan literasi, sebab Indonesia berdasarkan survei tingkat literasi masih tergolong rendah.

Sehingga, dengan adanya pojok kependudukan di sekolah atau tiap kelas, peserta didik lebih tertarik untuk membaca.

"Untuk gambaran implementasi SSK di dalam mata pelajaran, misalnya ada program kesehatan reproduksi yang mengimbau bahwa menikah minimal 21 tahun perempuan, dan laki-laki 25 tahun."

"Karena diusia ini, dianggap siap secara fisik dan mental, hal ini berkaitan dengan pelajaran biologi bisa menyampaikan penekannya, kenapa jangan menikah muda karena secara fisik dan mental belum siap."

"Sehingga, terjadi sesuatu saat menikah muda bisa saja justru menjadi beban keluarganya," imbuhnya. (Dro)