Aksi razia pihak Arab Saudi sudah mulai terlihat hasilnya. Salah satunya terlihat dari tertangkapnya 37 jemaah asal Indonesia yang viral beberapa hari terakhir.

"Kalau jumlah yang tertangkap puluhan ribu atau bahkan 100 ribu, itu nanti ngurusnya bagaimana? Tapi meski mereka jemaah haji ilegal, negara tetap harus hadir karena bagaimanapun juga mereka itu warga negara Indonesia. Nahh ini masalahnya," jelasnya.

Baca juga: Gelang Haji Indonesia Ternyata Dibuat di Jepara, Dipercaya Kemenag Sejak 2009

Baca juga: Komisi VIII DPR Dorong Kemenag Tuntut Ganti Rugi ke Pihak Syarikah Terkait Buruknya Layanan Haji

Komisi VIII DPR, kata Abdul Wachid tak ingin persoalan ini terus berulang. Oleh karena itu, pihaknya mendorong berbagai pihak terkait mulai dari Kemenag, Kemenlu, Imigrasi hingga travel duduk bersama mencari solusi.

"Pihak Imigrasi harus berani buka-bukaan data, sebenarnya yang berangkat dan sudah balik berapa, dan yang masih di sana berapa? Imigrasi pasti tahu karena pintu keluar masuk lewat mereka. Kalau data sudah diketahui bisa diurai celahnya di mana, solusinya bagaimana," jelasnya.

Abdul Wachid mengakui jika persoalan di lapangan memang rumit dan banyak celah. Namun dengan komitmen dan upaya bersama  untuk penyelenggaraan dan pelayanan jemaah haji yang lebih baik maka berbagai celah itu bisa ditutup.

"Ini saya berangkat ke Tanah Suci untuk pengawasan pelaksanaan haji. Nanti ada evaluasi dari Komisi VIII.  Penyelenggaraan haji yang lebih baik tiap tahun juga bagian dari Astacita pemerintahan Pak Prabowo yang mulai aktif Oktober mendatang," tandas wakil rakyat asal Jepara ini.