"Saya saat (KPK) ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor. Ada, cuma memang di atas," jelas Ita, sapannya, usai rapat paripurna.

Ita menyatakan, saat ini dalam kondisi baik. Dia juga memastikan roda pemerintahan Kota Semarang berjalan baik. Dia pun mengikuti prosedur yang berlaku.

"Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik. Mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan. Pemerintah Kota Semarang berjalan baik," tuturnya.

Saat ditanyai lebih lanjut, Ita meminta awak media menghargai dirinya untuk tidak mengulik lebih dalam terkait hal tersebut.

Dia memastikan, tidak kemana-mana dan tetap masih memimpin Pemerintah Kota Semarang.

"Sudah-sudah tolong hargai saya, saya sudah menjawab. Saya tidak kemana-mana. Saya ada disini," tegaanya.

Dia pun sempat menjawab pertanyaan awak media bahwa dirinya dalam kondisi sehat.

"Alhamdulillah," ucapnya sambil melambaikan tangan.

Tanggapan Kader PDIP

Penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang menjelang Pilkada 2024 dinilai menjadi upaya penggembosan elektabilitas Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Hal tersebut diungkapkan kader PDI Perjuangan Kota Semarang, Supriyadi, usai rapat paripurna DPRD Kota Semarang, Senin (22/7/2024).

Mas Pri, sapaannya, mengatakan, penggeledahan KPK di Pemerintah Kota Semarang secara otomatis akan mempengaruhi elektabilitas petahana. Apalagi, hasil survei petahana saat ini terus meningkat. Dia menilai, ada upaya penggembosan elektabilitas wali kota.

"Saya sebagai kader PDIP merasa rugi. Bu Ita elektabilitasnya paling tinggi, diframing seolah-olah sebagai tersangka. Padahal, belum dinyatakan sebagai tersangka," ujar pria yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Semarang.

Dia menilai, penggeledahan bertepatan menghadapi pendaftaran kepala daerah kurang pas. Hal ini memunculkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat. Jika memang dilakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, kata dia, semestinya, dilakukan jauh hari.

"Kalau mau menyelidiki tindak pidana korupsi harusnya jauh-jauh hari. Tidak mendekati proses pilkada. Masyarakat bertanya-tanya kenapa harus mendekati pilkada. Muncul spekulasi, ini dikerjani Bu Ita, ini memang operasi politik, macam-macam spekulasi. Sehingga, kami tidak mau hal semacam ini terjadi," paparnya.