Para pengawas juga berkewajiban memastikan keamanan dan ketertiban jalannya proses kampanye.

Mengawasi terkait keterlibatan ASN, pejabat BUMD, keterlibatan para Lurah/Kepala Desa, keterlibatan anak di bawah umur, juga mencegah dan menindak jika terdapat politik uang, penggunaan fasilitas negara, politisasi sara, ujaran kebencian, hingga berita bohong di media sosial.

Pengawas juga harus memperhatikan hal-hal yang dilarang saat berkampanye.

Di antaranya, kampanye di tempat ibadah, kantor pemerintah, lembaga pendidikan, termasuk pemasangan APK yang tidak sesuai undang-undang. 

Segala bentuk pelanggaran harus dicegah melalui berkoordinasi dengan pemangku wilayah masing-masing.

Dibutuhkan sinergi antar lembaga terkait, utamanya dengan Forkopimcam, Lurah, Kepala Desa hingga RT dan RW dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran jalannya proses pemilihan.

Dibutuhkan juga dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat, demi tercapainya pemilihan yang berintegritas dan aman di Kabupaten Kudus.

"Petakan kerawanan tahapan kampanye dan masa tenang."

"Bersama-sama wujudkan Pilkada yang berintegritas, aman di Kabupaten Kudus."

"Tanggungjawab mengawal pesta demokrasi ini, agar yang diperoleh benar-benar kehendak rakyat," tegasnya. 

Baca juga: UMP Terima Kunjungan Studi Banding dari Universitas Muhammadiyah Kudus

Baca juga: Persiku Kudus Raih Kemenangan Perdana di Liga 2, Gol Jajang Mulyana Hantam Persekat Tegal 1-0

Penjabat (Pj) Bupati Kudus, M Hasan Chabibie menyampaikan, Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pilkada 2024 ini merupakan tantangan historis bagi Bawaslu. 

Peran dan eksistensi strategis Bawaslu sangat penting dalam mengawal pemilu yang berintegritas, demi kemajuan bangsa.

Kata dia, tugas sebagai pengawas pemilu tidaklah mudah, namun sangat vital dalam menciptakan peradaban politik yang sehat, sehingga pengawasan kampanye pemilu harus dilakukan secara struktural dan fungsional. 

Sebagai kepala daerah, Hasan berpesan kepada para pengawas untuk memperhatikan beberapa hal yang harus dicermati dalam melakukan pengawasan. 

Di antaranya, marak praktik politik uang dan kampanye hitam yang mengancam kejujuran dan keadilan dalam proses demokrasi.