TRIBUNJATENG.COM, YOGYAKARTA --- Balai Harta Peninggalan Semarang ikut hadir dalam kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan TW III dan PNBP Direktorat Jenderal AHU TA. 2024 (08/10/24).

Laporan kegiatan di sampaikan langsung oleh Direktur Pidana AHU, Haris Sukamto mewakili Sekretaris Direktorat AHU. Kegiatan Rekonsiliasi Laporan keuangan dan  PNBP TA 2024 Triwulan III diikuti oleh 307 (tiga ratus tujuh) peserta.

Turut hadir perwakilan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 1 (satu) orang, Sekretariat Jenderal sebanyak 12 (dua belas) orang, Kantor Wilayah Kemenkumham dan Balai Harta Peninggalan sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) orang, dan Internal Ditjen AHU.

Diikuti 307 peserta dari Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia dan 5 Balai Harta Peninggalan, dilaksanakan selama 4 hari, dari tgl 8-11 Oktober 2024, ucap, Haris Sukamto.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan DIPA Unit Administrasi Hukum Umum serta Rekonsiliasi Data PNBP Ditjen AHU dengan menyandingkan data laporan PNBP yang tercatat pada SIMPADHU (Sistem Pembayaran PNBP Ditjen AHU) dengan pencatatan pelayanan yang telah dilaksanakan bersama dengan perwakilan masing-masing.

Agung Rektono Seto, Kakaknwil Kumham DIY Yogyakarta menyambut baik kegiatan ini, dimana penyusunan laporan keuangan dapat sesuai dengan standar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, juga menghindari kesalahan dalam penyajian informasi pada laporan keuangan sehingga Laporan Keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas. Sehingga tersusunnya laporan keuangan yang akurat, akuntabel, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan, ujar Agung Rektono Seto.
 
Dan beliau juga menyarankan untuk menikmati Kota Yogyakarta yang banyak wisata dan kuliner di Yogyakarta.

Untuk menikmati wisata dan kuliner di Yogyakarta untuk membantu UMKM di Yogyakarta.

Semoga kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan TW III dan PNBP Direktorat Jenderal AHU TA. 2024 berjalan dengan sukses dan lancar.

Sambutan dan dibuka langsung oleh Dirjen AHU yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan Kemenkumham, Ibnu Chuldun. 

Beliau menyampaikan beberapa hal yang penting dan harus menjadi perhatian kita bersama, yaitu:

1. Realisasi belanja DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sampai dengan bulan September 2024 adalah sebesar Rp308,4 miliar dari Rp606,2 miliar atau sebesar 50,87 persen.

Kita perlu mengambil langkah percepatan penyerapan anggaran, karena nilai realisasi anggaran kita saat ini masih jauh dari target yang sudah ditentukan oleh Kementerian yaitu sebesar 95 % sampai dengan akhir tahun.

Ini adalah momen penting untuk memfokuskan upaya kita, bekerja lebih keras, dan membuat perubahan yang diperlukan dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran;

2. Kami mengingatkan bahwa setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN harus dipergunakan secara hati-hati karena akan dipertanggungjawabkan sekecil apapun realisasinya;

3. Selanjutnya, tertib dalam pengelolaan BMN juga kami upayakan untuk terus ditingkatkan. Tertib pengelolaan BMN dalam hal ini termasuk 4T yaitu Tertib Fisik, Tertib Hukum, Tertib Administrasi, dan Tingkatkan PNBP atas BMN yang dimiliki;