TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemprov Jateng berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk pengelolaan sampah. 

Pembentukan ini merupakan langkah awal merespons target nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni penyelesaian persoalan sampah secara nasional pada 2029.

Dalam rapat koordinasi realisasi kinerja APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar Rabu (14/5/2025), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa provinsi ini tidak hanya mengikuti arahan pusat, tetapi juga ingin tampil sebagai pelopor.

Baca juga: UMP dan IMM Jateng Gelar Layanan Kesehatan Gratis untuk Penyintas Bencana Tanah Bergerak di Brebes

Baca juga: Bagikan Paket Sembako hingga Kejutan Pijat dari Swiss-Belhotel International Jateng DIY pada Porter

“Jawa Tengah tidak boleh biasa-biasa saja, harus jadi yang terdepan,” ujar Ahmad Luthfi. 

Dia menambahkan, satgas tersebut diharapkan mampu mengkonsolidasikan berbagai kekuatan dan model pengelolaan sampah yang selama ini sudah berjalan di beberapa wilayah.

Rencana pembentukan satgas ini juga dikaitkan dengan agenda Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah yang akan digelar di Kabupaten Banyumas pada Juni 2025. 

Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembahasan sampah harus dilakukan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Dalam sepekan ini, semua pihak harus bersiap,” kata dia.

Satgas yang dimaksud, lanjutnya, tidak hanya berperan administratif.

Mereka akan menjalankan fungsi edukasi, supervisi, serta mendorong percepatan inovasi, baik dari sisi teknologi maupun sosial. 

Beberapa pendekatan yang akan didorong meliputi pembatasan produksi sampah, pemilahan sejak dari rumah tangga, hingga skema ekonomi sirkular.

Situasi darurat sampah di beberapa daerah disebut menjadi alasan mendesak dibentuknya satuan tugas ini. 

Baca juga: Inilah Deretan Klub Asal Jateng yang Akan Bersaing di Liga 2 Musim Depan Bareng PSIS Semarang

Baca juga: Pemprov Jateng Bakal Kaji Ulang Larangan Study Tour Sekolah

Gubernur Ahmad Luthfi juga telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna membahas penanganan yang lebih sistematis.

Sejumlah model pengelolaan yang telah berjalan di Jawa Tengah juga akan dievaluasi.

Seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Jeruklegi Kabupaten Cilacap yang mengolah 150 ton sampah per hari menjadi RDF (Refuse Derived Fuel), serta TPST BLE Kabupaten Banyumas yang menghasilkan RDF, paving blok, dan maggot.