Pihaknya menekankan, siswa dan guru harus berasal dari lokasi yang sama.

"Misalkan Kota Semarang, Sekolah Rakyat di Kota Semarang siswanya harus dari Kota Semarang."

"Gurunya juga dari Kota Semarang."

"Untuk kepala sekolah sedang tes wawancara," ungkapnya.

Dia menyebut, pihaknya saat ini juga sedang melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan guru di setiap kota.

"Kira-kira nanti kebutuhannya di tiap kota berapa, apakah PPPK, PPG, ASN, kami sedang asesmen agar guru-gurunya adalah yang terbaik di Sekolah Rakyat itu," jelasnya.

Wamensos menekankan, sekolah ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Anak-anak yang lulus dari Sekolah Rakyat diharapkan memiliki tiga hal penting yakni keilmuan dan kecerdasan, karakter yang baik, serta keterampilan praktis.

"Tentunya guru-gurunya juga harus punya empati terhadap siswa yang berasal dari keluarga miskin," imbuhnya.

Baca juga: Setiap Siswa Dijatah Rp48,2 Juta per Tahun, Target 100 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Mulai Juni

Baca juga: Sekolah Rakyat di Blora Gunakan Eks SDN 4 Balun, Kebutuhan Lahan Masih Kurang 2 Hektare

Kebutuhan Anggaran Operasional Sekolah Rakyat

Kebutuhan anggaran untuk operasional Sekolah Rakyat telah dihitung dan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ditargetkan, setidaknya ada 100 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah di Indonesia yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.

Kebutuhan anggaran itu di dalamnya disebut sudah termasuk yang akan diterima siswa di setiap tahunnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, biaya siswa Sekolah Rakyat per anak mencapai Rp48,2 juta per tahun.

Menurut Saifullah Yusuf, biaya tersebut mencakup perlengkapan sekolah seperti seragam, termasuk alat-alat sekolah yang lain seperti laptop hingga sepatu.