TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah mulai dirasakan dampaknya di berbagai sektor, tak terkecuali industri perhotelan di Jawa Tengah.

Pembatasan kegiatan di perhotelan, perjalanan dinas, hingga bentuk efisiensi lainnya membuat pelaku usaha memutar otak agar bisa tetap bertahan.

Situasi ini pun menjadi sorotan berbagai pihak. 

Baca juga: Hotel-Hotel di Semarang Dijual dari Rp 100 Hingga 290 M, Akibat Efisiensi Anggaran?

Baca juga: Soto Grombyang Jadi Signature Dish Baru di Hotel Santika Pekalongan

Akademisi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Wahyu Widodo mengatakan, isu ini cukup ramai diperbincangkan. 

Secara statistik, partner utama perhotelan adalah sektor pemerintah. 

Kebijakan effisiensi anggaran, lembaga pemerintah mulai dari pusat hingga daerah harus menahan anggaran hingga pada titik tertentu.

Alokasi anggaran menjadi lebih selektif, di antaranya pengurangan acara di hotel. 

"Ini menjadikan sektor perhotelan lesu, dampaknya signifikan."

"Ini sekaligus membuktikan peran gorvernment spending untuk sektor ini masih sangat besar."

"Kontribusinya sangat besar," ujar Wahyu, Jumat (13/6/2025). 

Ketua Prodi Magister Ekonomi Undip ini mengatakan, mata rantai sektor perhotelan pun luas.

Cukup banyak supplier yang menjadi partner dalam bisnis perhotelan.

Tentu saja, dampaknya menjadi semakin meluas. 

"Termasuk, efisiensi anggaran untuk transportasi, perjalanan dinas, rapat-rapat tidak penting jadi daring."

"Kami tahu persis bahwa goverment spending dari sisi itu masih jadi faktor utama pengungkit sektor ini," jelasnya.