TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Beberapa perangkat desa di Kabupaten Kendal diduga melakukan tindak manipulatif dengan tidak menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Praktik itu mulai terendus Bapenda Kabupaten Kendal setelah mendapati tunggakan PBB mencapai Rp56 miliar.

Ironisnya, tunggakan itu terhitung sejak 1998 dan hingga kini belum juga terbayarkan. 

Baca juga: Upaya Pengelolaan Sampah Modern, Pemkab Kendal Tambah Alat Berat Senilai Rp 2,2 Miliar

Baca juga: USM Hadirkan Rice Milling Cerdas Berbasis IoT untuk Perkuat Ekonomi Perempuan Desa Tamangede Kendal

"Kami menduga banyak perangkat desa yang masih menyalahgunakan jabatannya."

"Mungkin sebagian sudah dibayar, tapi belum disetorkan ke kami," 

"Untuk praktiknya sejak kapan, kami juga kurang tahu."

"Yang jelas sampai sekarang tunggakan PBB mencapai Rp56 miliar." kata Kepala Bapenda Kabupaten Kendal, Abdul Wahab, Kamis (14/8/2025).

Wahab mengungkap, praktik pembayaran PBB melalui perangkat desa masih terjadi di beberapa wilayah di Kendal. 

Padahal, pihaknya telah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi pembayaran secara online agar lebih tepat dan aman.

Meski begitu, Wahab belum merinci wilayah mana saja yang masih menerapkan praktik itu.

"Beberapa desa tertentu masih tergantung perangkat untuk pembayaran PBB."

"Masih ada sekian persen perangkat desa yang menyalahgunakan, tapi tidak semuanya," terangnya.

Dia menjelaskan, banyak warga sudah membayar PBB melalui desa, namun tidak menerima surat tanda pembayaran pajak tahunan. 

Sehingga warga kemudian tidak mengetahui apakah dana tersebut benar-benar dibayarkan atau belum.

"Kami pernah menemukan di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tertulis lunas."

"Cuma tidak sampai ke kas daerah," ungkapnya.

Baca juga: Pemeriksaan Kanker Gratis di Hari Jadi Kendal ke-420, Sasar 100 Pasien Kurang Mampu

Baca juga: Tanggul Darurat Kali Bodri Kendal Diperkirakan Telah Biaya Rp300 juta, Target Selesai Sebulan 

Menurut Wahab, nominal pembayaran PBB yang disetorkan ke perangkat desa masih terbilang rendah. 

Sehingga warga tidak melancarkan gelombang protes dan merasa telah membayar ke pemerintahan.

"Kami pernah melakukan jemput bola ke sebuah desa."

"Di sana kami menemukan ada SPPT tidak dibagikan, akhirnya kami ambil dari desa,"

"Warga langsung mencari SPPT milik mereka dan langsung bayar di tempat." paparnya.

Bayar Pakai Aplikasi

Wahab pun mengimbau agar warga tak mengandalkan pembayaran PBB melalui perangkat desa. 

Pihaknya sudah melakukan sosialisasi masif tentang pembayaran PBB melalui aplikasi.

"Bisa pakai E-banking atau Indomaret, Alfamart atau perbankan."

"Kalau ke bank langsung ke teller," tuturnya.

Hingga kini, Wahab masih mendapati pembayaran melalui e-Banking juga belum maksimal meskipun sudah dilakukan sosialisasi dengan cara jemput bola. 

Pihaknya juga masih kesulitan mengontrol pembayaran PBB dari warga yang masih mengandalkan perangkat desa.

"Ya warga harus bayar kembali meskipun sudah bayar ke perangkat desa ketika belum tercatat lunas di kami."

"Silakan bisa bayar secara online," tandasnya. (*)

Baca juga: KABAR BAIK, KA Argo Muria Berhenti di Stasiun Batang Mulai 15 Agustus 2025

Baca juga: Pemicu Remaja 20 Tahun Bunuh Neneknya di Blora: Keinginan Kuliah Tidak Direstui Ibu

Baca juga: Pengadilan Negeri Semarang Mulai Sidangkan Lima Mahasiswa  Kasus Kerusuhan May Day Semarang 

Baca juga: Akhirnya Plong, Keluarga Almarhum Gamma Bergembira, Polda Jateng Dipastikan Pecat Robig Zaenudin