Namun lagi-lagi, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama.

Di tengah situasi yang serba terbatas itu, sebanyak 33 orang pekerja masih bertahan. 

Terdiri dari 26 laki-laki dan 7 perempuan, mayoritas dari mereka adalah warga sekitar. 

Para pekerja perempuan, sebagian besar ibu rumah tangga, hanya digaji Rp 1,1 juta per bulan. 

Pekerja laki-laki menerima Rp 1,4 juta.

"Rencananya nanti dinaikkan. Perempuan jadi Rp1,3 juta, laki-laki Rp1,6 juta. Harapan kami sih ke depan bisa sesuai UMK," ujar Aris.

Untuk memastikan kelangsungan operasional, TPST Sumpiuh bergantung pada sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. 

Namun, hingga kini, perbaikan atap hanggar masih menjadi pekerjaan rumah terbesar. 

Aris menyebut, menurut informasi terakhir yang diterimanya, anggaran perbaikan hanggar akan dimasukkan dalam perubahan APBD tahun ini.

"Kami sangat menunggu. Kalau atap selesai, semuanya bisa jalan lagi. Maggot, pelet, lele, dan rencana ternak lainnya bisa dikembangkan," ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, Widodo Sugiri memgatakan perbaikan memang baru dilakukan sebagian. 

"Kemarin baru sebagian yang diperbaiki, semoga di anggaran perubahan ini bisa kita selesaikan secara keseluruhan.Cukup besar, dana kurang lebih Rp500 juta dan efisiensi, sangat mempengaruhi," jelasnya.

Di wilayah timur Kabupaten Banyumas, TPST Sumpiuh adalah satu-satunya pengolah sampah terpadu yang aktif. 

Perannya krusial sebagai penggerak utama sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Namun tanpa dukungan serius terhadap infrastruktur dasar seperti atap hanggar, sistem yang ada bisa stagnan bahkan lumpuh. 

"Kalau pemerintah ingin mengurangi beban TPA, maka kami harus dibantu dari hulu. 

Mulai dari armada, mesin, dan tentu saja atap hanggar. Itu yang paling mendesak sekarang," kata Aris. (jti)